BERJUANG TANPA LELAH---CIPTAKAN RUANG PASAR TANPA PESAING DAN BIARKAN KOMPETISI TAK LAGI RELEVAN (KIM & MAUBORGNE)"
Tampilkan postingan dengan label bapas. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label bapas. Tampilkan semua postingan

Selasa, 08 Januari 2013

Pelatihan Motivasi dan Public Speaking bagi Klien Pemasyarakatan Bapas Klas I Jakarta Timur Utara



Kegiatan pembinaan kemandirian dalam bentuk pelatihan motivasi dan public speaking ini ditujukan untuk memberikan motivasi, semangat, kepercayaan diri hingga ketrampilan berbicara pada klien.  Dengan kepercayaan diri yang meningkat serta didukung oleh ketrampilan berbicara yang optimal bisa dijadikan bekal bagi klien dalam kehidupan keseharian sehingga menjadi pribadi yang positif, tidak melanggar hukum lagi, bahkan bekal untuk mencari dan melamar pekerjaan. Apabila kondisi ini tercipta maka pelatihan ini bisa menjadi salah satu pendukung tercapainya tujuan Pemasyarakatan berdasarkan Sistem Pemasyarakatan.
Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 16 s.d 17 Oktober 2012, di Hotel Sentral Jl. Pramuka Raya Kav. 63-64 Jakarta. Peserta terdiri dari 40 orang klien Pemasyarakatan di lingkungan Bapas Klas I Jakarta Timur Utara yang terdiri dari 10 orang Klien Anak dan 30 orang Klien Dewasa. Materi mencakup pelatihan motivasi dan public speaking. Biaya pelaksanaan kegiatan berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bapas Klas I Jakarta Timur Utara TA 2012.





Trainer yang melakukan pelatihan berasal dari PT. Heartspeak International yang bergerak di bidang Professional Communication Specialist. Drs. Istoto, MM, CHt, CI. LMP-NLP dan rekannya selama dua hari melakukan pelatihan kepada 40 klien Pemasyarakatan yang berasal dari berbagai macam latar belakang pendidikan, suku, agama dan pekerjaan. Pelatihan diselenggarakan dalam suasana yang serius tapi santai sehingga klien mampumenyerap setiap materi yang disampaikan dalam kondisi yang relaks dan fresh. 




Tanggapan yang disampaikan oleh peserta klien sangat antusias terhadap kegiatan ini dan berharap kegiatan serupa rutin diadakan setiap tahun. Demikian juga dari Drs. Istoto selaku trainer menyatakan apresiasinya terhadap kegiatan ini dan merupakan pengalaman baru bagi beliau memberikan pelatihan bagi para “mantan”narapidana yang sedang menjalani masa Pembebasan Bersyarat (PB). Menurut beliau kegiatan ini bisa dijadikan agenda rutin karena melihat manfaatnya yang begitu besar bagi para klien untuk meningkatkan motivasinya dalam hidup dan kemampuan berbicara yang baik dan benar. 


(end)........

Rabu, 01 September 2010

UPT Pemasyarakatan (Part II - end)

1. Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara

Dalam PP 27/1983 dinyatakan bahwa di dalam Rupbasan di tempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan,penuntutan, dan pemeriksaan dalam tingkat penyidikan,pnuntutan, dan pemeriksaan berdasarkan putusan hakim (psl 27 ayat 1). Benda sitaan disimpan di Rupbasan untuk menjamin keselamatan dan keamanannya (pasal 27 ayat 3).Ripbasan dikelola oleh Departemen Kehakiman. Tanggung jawab secara yuridis atas benda sitaan tersebut, ada pada pejabat sesuai dengan tingkat pemeriksaan.Tanggung jawab secara fisik ada pada Kepala Rupbasan (pasal 30)

Tujuan dari ketentuan diatas,agar supaya dapat dihindarkan adanya penyalahgunaan terhadap barang bukti dan barang sitaan negara. Yaitu melalui upaya pemisahan fungsi antara pejabat yang bertanggung jawab secara fisik atas barang tersebut. Pemisahan fungsi ini dimaksudkan tidak lain adalah agar dimungkinkannya system saling cekking diantara kedua belah pihak, sehingga setiap pejabat dapat saling mawas diri dan tidak terjerumus ke dalam penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi.

Namun sangat disayangkan bahwa walawpun peraturan tersebut sudah berjalan kurang lebih 25 tahu, akan tetapi sampai saat ini operasionalisasi tugas dan fungsi Rupbasan tersebut sangat jauh dari harapan. Sampai saat ini masih ada kesan bahwa pihak yang bertanggung jawab secara yuridis tidak rela untuk menyerahkan pengelolaan barang bukti dan barang sitaan tersebut.

Terlepas dari berbagai alasan yang menjadi justifikasi dari ttindakan-tindakan tersebut, sudah barang tentu keadaan ini tidak kondusif terhadap upaya-upaya penegakan hukum di indonesia yang bertekad untuk memberi sentuhan manusiawi sebagai penjabaran nilai-nilai Pancasila.

2. Lembaga Pemasyarakatan

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan Pemasyarakatan berdasarkan system, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari system pemidanaan dalam tata peradilan pidana (pasal 1 UU No.12 tahun 1995).

Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkann kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehinnga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab (pasal 2 ayat 1 UU No. 12/1995)

Seperti telah dikemukakan di atas, bahwa tindakan intitusionalisasi (pemenjaraan) dapat membawa dampak yang destruktif yang disebabkan adanya “gaya yang bekerja, secara struktural, sedemikian rupa” di dalam tembok LP sehingga menimbulkan pengaruh yang negatif, yaitu berupa teekontamiminasinya nilai-nilai sub kebudayaan penjara (proses prisonisasi) dan terkena proses labiling (stigmatisasi) yang pada gilirannya dapat menumbuhsuburkan proses residivisme (pengulangan perilaku melanggar hukum).

Dengan menyadari adanya kemungkinan-kemungkinan tersebut diatas, dimana kalau dibiarkan akan menjadikan tindakan penghukuman tersebut (yang merupkan rangkaian dari proses penegakan hukum) mengarah kepada proses yang tidak memanusiakan manusia, maka Undang- undang nomor 12 tahun 1995 telah mengariskan hak-hak yang dimiiliki oleh warga binaan pemasyarakatan, tanpa kecuali. Adapun hak-hak tersebut antara lain:

a) Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya

b) Mendapat perawatan, baik perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani

c) Mendapat pendidikan dan pengajaran,

d) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak,

e) Menyampaikan keluhan

f) Mendapatkan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.

g) Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya

h) Mendapatkan Pengurangan masa pidana

i) Mendapatkan kesemptan berasimilasi

j) Mendapatkan Pembebasan bersyarat

k) Mendapatkan cuti menjelang bebas dan

l) Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila kita tinjau lebih mendalam, terutama dalam kaitannya dengan hak-hak yang diatur dalam huruf h sampai dengan huruf l,dimana kesemuanya itu merupakan hak untuk berasimilasi dan berintegrasi dengan masyarakat beserta seluruh nilai dan norma yang berlaku, maka di kandung maksud agar pengaruh proses prisonisasi dan proses stigmatisasi selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dapat diperkecil. Dengan adanya ketentuan di atas, di mana hak-hak terpidana telah di cantumkan secara tegas di dalam undang-undang, mengisyaratkan adanya suatu kepastian hukum bahwa setiap petugas pemasyaratkan “wajib” memberikan pelayanan seoptimal mungkin agar salah satu tujuan dari pennegakan hukum yakni dalam rangka “memanusiakan manusia” dapat tercapai.

Namun yang masih menjadi kendala yang dihadapi oleh pemasyarakatan untuk melayani hak-hak warga binaan pemasyarakatan untuk melayani hak-hak warga binaan pemasyarakatan adalah yang menyangkut sarana dan prasarana termasuk biaya, yang masih sangat terbatas sehingga upaya tersebut masih dirasakan kurang efektif. Disamping itu fungsi hakim pengawas dan pengamat seperti yang diatur dalam KUHAP pasal 280, yang nota bene merupakan perwujudan semangat system chekking dalam suatu proses ke-sistem-an penegakan hukum, sampai saat ini belum mendapat penilaian, melalui wewenang pengawasan dan pengamatannya di dalam Lembaga Pemasyarakatan, belum dapat dirasakan secara optimal, terutama dalam proses re-evaluasi sampai sejauh mana ketepatan pemberian hukuman yang dijatuhkan oleh seorang hakim bermanfaat bagi upaya perbaikan dan pembinaan yang dilakukan terhadap seorang terpidana.

3. Balai Pemasyarakatan

Balai Pemasyarakatan adalah unit pelaksana teknis Pemasyarakatan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pembimbingan kepada klien, yang meliputi :

· Klien yang sedang melaksanakan proses pembinaan cuti menjelang bebas

· Klien yang sedang melaksanakan proses pembinaan pembebasan bersyarat

· Anak sipil, anak Negara dan narapidana anak.

Dalam kaitannya dengan pelaku kejahatan yang masih di bawah umur (anak nakal), system peradilan di Indonesia telah mempunyai mekanisme guna melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan kepada anak, yakni melalui Undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Perlakuan terhadap pelaku kejahatan yang masih di bawah umur (anak nakal), baik dalam proses peradilannya, proses penyidikannya,proses penuntutannya maupun cara penempatannya di Lembaga Pemasyarakatan dilaksanakan secara khusus , guna mencegah dampak negative dari jalannya proses penegakan hukum seperti disebutkan di muka.

Untuk itu dalam pasal 59 UU nomor 3/1997 dinyatakan bahwa hakim dalam memberikan keputusannya “wajib” mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan. Kalau hal ini tidak dilakukan, maka putusan dinyatakan “batal demi hukum” (penjelasan pasal 59)

Laporan Penelitian Kemasyarakatan adalah sebuah laporan yang berisi tentang hasil penelitian mengenai riwayat hidup klien yang menyangkut latar belakang social,ekonomi,kejiwaan,sebab sebab mengapa klien melakukan perbuatan melanggar hukum dan lain-lain.Laporan ini di buat oleh petugas Pembimbing kemasyarakatan agar dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam memberikanputusannya. Sehingga diharapkan putusan hakim tersebut dapat lebih efektif bagi pelaksanaany pembimbingannya. Dismping itu fungsi Laporan Penelitian Kemasyarakatan dapat dipergunakan pula untuk membantu memperlancar tugas-tugas penyidik dan penuntut umum agar tindakan-tindakan yang akan dikenakan kepada pelanggar hukum yang masih muda tersebut lebih tepat karena di dukung oleh data yg objektif dan komprehansif.

Berhubung pentingnya laporan Penelitian Kemasyarakatan ini bagi aparat yang terkait, maka disadari bahwa kualitas dari pembuatan laporan tersebut harus profesional dalam arti bahwa laporan itu harus obyektif dan tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan yang bersifat pribadi apalagi dibuat dengan menyalahgunakan wewenang.

Dalam kaitan ini peranan petugas Balai Pemasyarakatan lebih bersifat memberikan bantuan kepada penegak hukum lainnya, dengan satu tujuan agar fungsi manifest dari penegakan hukum tidak menjadi dominan tapi dapat di eliminir sedemikianrupa sehingga tujuan hukum dapat dicapai.

Rabu, 05 Mei 2010

Tata Usaha Pemasyarakatan (TU PAS)

TATA USAHA PEMASYARAKATAN

A.Tata Usaha Pemasyarakatan di Rutan
Rumah Tahanan Negara, yang untuk selanjutnya disingkat Rutan adalah tempat orang-orang yang ditahan secara sah oleh pihak yang berwenang, baik untuk kepentingan penyidikan, penuntutan sampai pemeriksaan di pengadilan.
Rumah Tahanan Negara atas pertimbangan beban tugas, dibagi dalam :
(1) Rumah Tahanan Kelas I
(2) Rumah Tahanan Kelas II.a
(3) Rumah Tahanan Kelas II.b
(4) Cabang Rumah Tahanan Negara

Perawatan dan Pelayanan tahanan,sejak dimasukkan ke Rutan sampai dengan dikeluarkan / dibebaskan dari Rutan khususnya yang menyangkut masalah teknis operasional keberadaan tahanan di Rutan,semuanya harus dilaksanakan dalam bentuk penatausahaan baik mengenai identitas,sebab-sebab ditahan, barang-barang yang dimiliki , dan lain-lain guna tersedianya data yang akurat setiap saat dibutuhkan. Dengan demikian proses penyelesaian hukum bagi si Tahanan menjadi mudah.


B.Tata Usaha Pemasyarakatan di Lapas

Lembaga Pemasyarakatan yang untuk selanjutnya disingkat Lapas, adalah Unit Pelaksanaan Teknis Pemasyarakatan yang menampung , merawat dan membina para narapidana lapas terdiri dari beberapa jenis sesuai dengan fungsi dan siapa yang ditampungnya. Menurut tingkatan beban tugasnya dikenal adanya :
1. Lapas Kelas I
2. Lapas Kelas II. a.
3. Lapas Kelas II.b.
Lapas juga dibedakan menurut penghuninya, yakni :
  1. Lembaga Pemasyarakatan Umum, biasanya menampung narapidana laki-laki, tetapi menyediakan ruangan juga untuk menampung wanita dan anak-anak. Hal tersebut terjadi karena tidak di semua daerah dan wilayah ada Lapas Wanita dan Lapas Anak-Anak.
  2. Lapas Wanita, saat ini terdapat 4 (empat) buah di seluruh Indonesia, menampung narapidana wanita. Dalam prakteknya tahanan wanita pun di tampung dan dirawat disana. Lapas wanita yang ada saat ini, adalah di Malang, Semarang, Tanggerang dan di Medan.
  3. Selanjutnya disediakan Lapas Anak, yang menampung anak didik Pemasyarakatan yakni anak pidana, anak negara dan anak sipil. Jumlahnya cukup memadai meskipun belum mencukupi untuk menampung semua Adikpas. Di Tanggerang malah terdapat Lapas Anak Pria dan Lapas Anak Wanita.
  4. Lapas terbuka, Lapas yang menampung dan membina narapida yang sudah melewati seperdua masa pidana, artinya yang sudah berada pada tahap ketiga dalam proses pembinaanya. Belum begitu banyak, dan Lapas terbuka cinere, jakarta Selatan yang segera akan dioperasionalkan.
  5. Penatausahaan keberadaan narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan di Lapas, harus dilaksanakan dengan tertib dan sesuai aturan, guna memudahkan proses pelaksanaan program pembinaan mereka di mana data-data yang akurat dan mutakhir diperlukan.

C.Tata Usaha Pemasyarakatan di Bapas

Unit Pelaksanaan Teknis Pemasyarakatan ketiga yang dikenal dengan nama Balai Pemasyarakatan (Bapas), berkewajiban melaksanakan Bimbingan terhadap Klien Pemasyarakatan. Tugas tersebut dilaksanakan sejak Klien diterima di Bapas sampai Pengakhiran bimbingan terhadap si klien. Bapas melaksanakan penerimaan Klien, Pendaftaran Klien, Penyusunan data-data dan golongan Klien, penyelesaian pembuatan Litmas dari Klien dan lain-lain yang kesemuanya dilakukan dengan teratur dan tertib dalam penatausahaan Klien di Bapas.
Klien yang menjadi tugas Bapas membimbingnya terdiri dari atas :
1. Klien anak, yang diputus hakim dikembalikan kepada orang tuanya / walinya.
2. Terpidana bersyarat
3. Anak negara yang lepas bersyarat
4. Narapidana yang dilepas bersyarat
5. Narapidana yang cuti bersyarat
6. Anak negara yang cuti bersyarat
7. Bekas anak Negara, anak sipil dan narapina yang memerlukan bimbingan tambahan.
8. Anak nakal yang dibimbing atas permintaan orang tua atau wali berdasarkan ketetapan hakim.
Data-data dari Klien tersebut, harus tertata dengan rapi di Bapas, yang nantinya akan dipergunakan antara lain untuk keperluan persidangan anak di pengadilan Negeri, untuk pengusulan pembebasan bersyarat bagi narapidana di Lapas dan lain-lain keperluan.

D.Tata Usaha Pemasyarakatan di Rupbasan

Unit pelaksana Teknis keempat, dan yang terakhir lahir adalah Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara yang selanjutnya disingkat Rupbasan. Rupbasan merupakan institusi hukum keempat dalam jajaran pemasyarakatan (UPT PAS), yang diperintahkan oleh undang-undang, yakni KUHAP, pasal 44, dan dengan keputusan Menteri Kehakiman tahun 1985, diwujudkan dalam rangka melindungi Basan dan Baran milik saksi, tersangka atau saksi korban, agar tidak terjadi perubahan mutu, jumlah, jenis atau hilang baik sebahagian atau seluruhnya dalam suatu kurun waktu pada proses peradilan. Memang jumlah unit pelaksana teknis yang disebut Rupbasan, belum begitu banyak dan yang sudah operasional baru beberapa Rupbasan.
Penerimaan BASAN DAN Baran, Pemeriksaannya penyimpanannya dan penyerahannya baik untuk keperluan persidangan,atau untuk dikembalikan kepada pemilik memerlukan penatausahaan yang cermat, hati-hati dan bertanggung jawab.