Buah Tangan dari yang Terbuang

Minggu, 07 Februari 2010

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : M.HH-OT.02.02 TAHUN 2009

TENTANG
CETAK BIRU PEMBAHARUAN PELAKSANAAN
SISTEM PEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :
a. bahwa untuk menghadapi perubahan lingkungan strategis yang berdampak pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan perlu dilakukan langkah-langkah pembaharuan pelaksanaan sistem pemasyarakatan;
b. bahwa untuk menjamin kesamaan atau keseragaman pengertian dalam pembaharuan pelaksanaan sistem pemasyarakatan, perlu disusun suatu cetak biru sebagai pedoman bagi petugas pemasyarakatan dan semua pihak yang terkait serta masyarakat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
8. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1997;
9. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2004 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.09.PR.07-10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG CETAK BIRU PEMBAHARUAN PELAKSANAAN SISTEM PEMASYARAKATAN.

Pasal 1

Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan adalah suatu dokumen yang menjabarkan pemikiran, gagasan dan aspirasi dalam penyelenggaraan sistem Pemasyarakatan yang disusun atas dasar kondisi objektif guna merumuskan suatu formula perbaikan dan perubahan.

Pasal 2

Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan dimaksudkan sebagai pedoman yang lebih rinci bagi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan.

Pasal 3

Unit Eselon I di lingkungan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia memberikan dukungan sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Pasal 4

Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
BAB II SISTEM PEMASYARAKATAN INDONESIA
BAB III HUBUNGAN SISTEM PEMASYARAKATAN DENGAN LEMBAGA-LEMBAGA PENEGAK HUKUM LAINNYA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU
BAB IV TINJAUAN MANAJEMEN ORGANISASI
BAB V MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
BAB VI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
BAB VII POLA PEMBIMBINGAN, PELAYANAN, PENGELOLAAN, PEMBINAAN DAN SISTEM INFORMASI PEMASYARAKATAN
BAB VIII PENGAWASAN DAN PARTISIPASI PUBLIK
BAB IX MANAJEMEN PERUBAHAN
BAB X PENUTUP

Pasal 5

Ketentuan mengenai Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 05 NOMOR 2009

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR M.HH-OT.02.02 TAHUN 2009
TENTANG
CETAK BIRU PEMBAHARUAN PELAKSANAAN
SISTEM PEMASYARAKATAN

SISTEMATIKA
PEMBAHARUAN PELAKSANAAN SISTEM PEMASYARAKATAN

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Tujuan
C. Cakupan Penyusunan
D. Alur Penyusunan
BAB II SISTEM PEMASYARAKATAN INDONESIA
A. Perkembangan Sistem Pemasyarakatan
B. Isu-isu Sentral dalam Sistem Pemasyarakatan
C. Catatan Reflektif
BAB III HUBUNGAN SISTEM PEMASYARAKATAN DENGAN LEMBAGA PENEGAK HUKUM LAINNYA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU
A. Pelaksanaan Misi Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu
B. Petugas Pemasyarakatan dan Bekerjanya (Proses) Administrasi Peradilan Pidana
BAB IV TINJAUAN MANAJEMEN ORGANISASI
A. Struktur Organisasi Pemasyarakatan dalam Hubungannya dengan Perangkat Organisasi lainnya di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
B. Organisasi dan Tata Kerja dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi
BAB V MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA
A. Pengadaan Pegawai Pemasyarakatan
B. Pembinaan Karier
C. Pendidikan dan Pelatihan
D. Akademi Ilmu Pemasyarakatan
E. Tunjangan Fungsional Petugas Pemasyarakatan
BAB VI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
A. Perencanaan dan Penganggaran untuk Menunjang Tugas Pokok dan Fungsi Pemasyarakatan
B. Perencanaan dan Penganggaran dalam Organisasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
BAB VII POLA PEMBIMBINGAN, PELAYANAN, PENGELOLAAN, PEMBINAAN, PENGAMANAN DAN SISTEM INFORMASI PEMASYARAKATAN
A. Pembimbingan melalui Balai Pemasyarakatan (BAPAS)
B. Pelayanan di Rumah Tahanan
C. Pengelolaan Benda Sitaan Negara/Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara
D. Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan
E. Sistem Pengamanan
F. Sistem Informasi Manajemen Pemasyarakatan
BAB VIII PENGAWASAN DAN PARTISIPASI PUBLIK
A. Pengawasan Internal : Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional
B. Pengawasan Eksternal
BAB IX MANAJEMEN PERUBAHAN
A. Alasan Perlunya Perubahan
B. Manajemen Perubahan Sistem Pemasyarakatan
BAB X PENUTUP

Jumat, 05 Februari 2010

IMPACT FOSTERING INDEPENDENCE ON SECURITY INMATES IN PRISON KLAS IIA SALEMBA JAKARTA

Development of independence for the prisoner in practice is still filling free time alone, not productive and not economic oriented. The resulting output is generally conventional so that less market interest, not to mention the difficulty of problems seeking interested parties to invest in marketing let alone participate. In addition to the charger is only free time alone, independence building activities in correctional institutions is also largely determined by the budget guidance provided by the independence of the country through the national budget and human resource constraints prison officers both in quantity and quality. This condition is further complicated by the lack of interest in prisoners to follow the independence coaching program organized by the correctional institution. Whereas independence building activities for the inmates have a positive relationship to security in the prison.
In this study three research questions to be answered is how the implementation of the development of independence in prisons Klas IIA Salemba Jakarta, what the impact of coaching independence for security in prisons Klas IIA Salemba Jakarta and the factors that influence the development of independence in the implementation of Class IIA Salemba prison in Jakarta. The method used is a qualitative method with interviews using interview guidelines. Informants of the study was 3 officers and inmates of the 6 people, with research sites in Lapas Klas IIA Salemba Jakarta.
Based on the research results found that the independence building activities in prisons Klas IIA Salemba Jakarta walked with the existing limitations, namely the condition of the unfinished buildings and minimal infrastructure and human resources personnel who have not optimized the implementation of pembinana independence. The study also found there is an inseparable relationship between the development of independence for security in prisons Klas IIA Salemba Jakarta, building self-reliance that is well managed and able to absorb labor inmates can have a positive impact on the life in prison so that security can be created. Independence in the implementation guidance in prisons Salemba Jakarta Klas IIA are supporting and inhibiting factors. Supporting factor is the availability of abundant labor, inexpensive and safe investment for a third party, while the block factor is the quality of human resources officers and inmates are minimal and budget constraints and bureaucratic structures associated with the distribution of financial and budgetary allocations.

Keywords:
Development of Independence, Security, Wage Work, Premium

Abstraksi : Strategi Pengamanan Konflik

SECURITY STRATEGY AND THE PREVENTION OF CONFLICT AMONG INMATES IN CLASS I CIPINANG JAKARTA CORRECTIONAL INSTITUTION

ABSTRACT

This thesis focuses on how the security strategy and conflict prevention among the citizens in prisons penitentiary built Class I Cipinang Jakarta. Research in this thesis is done with qualitative research methods with a descriptive design. Extracting information relevant to the topic under study is carried out through literature study, observation and depth interviews to informants who understand the issues being studied or informants who experienced the conflict situation in prisons Class I Cipinang. Informants referred to research that is a citizen of the built and prison officers.

From the field findings can be concluded that the grouping system built among citizens based on ethnicity or tribalism is the most vulnerable potential for conflict. Conflicts between groups are due to power struggles and the desire to dominate the friction-causing friction that otherwise would trigger the occurrence of anticipated disturbances and order. Factors that contribute to determining the occurrence of conflicts among people, among others built excess capacity conditions, the formation of groups in Prison, limitations in fulfilling the needs of residents, and interaction between staff and residents.

Formulation of effective strategies will greatly assist officers in the implementation of security tasks. Security strategy is in prison Class I Cipinang tend to reactive policing, in which new security measures carried out after the reactive policing pelanggaran.Selain security strategy taken is proactive policing, where security officials have a spy who came from the prisoners themselves who constantly monitor the whole inmate activities in the block, and report it to the officer. To resolve the conflict prisons should be to make corrections to the security strategy and the handling of conflicts, where security measures are not only done after the offense but do anticipate steps toward conflict. Anticipation can be done by planning activities related to conflict prevention, organizing citizen groups built, supervision of all activities of citizens built, and control of all inter-group activities citizens built.

Keywords: Strategy, Security, Conflict