BERJUANG TANPA LELAH---CIPTAKAN RUANG PASAR TANPA PESAING DAN BIARKAN KOMPETISI TAK LAGI RELEVAN (KIM & MAUBORGNE)"
Tampilkan postingan dengan label Koruptor. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Koruptor. Tampilkan semua postingan

Senin, 12 Maret 2012

Kumpulan Ulasan Yusril Ihza Mahendra tentang Moratorium REMISI


Kumpulan ataupun rangkuman penjelasan Yusril Ihza Mahendra ini penulis rangkum dari facebookpage beliau dengan tujuan selain untuk dokumen pribadi karena berkenaan langsung dengan bidang pekerjaan, juga diharapkan menjadi bahan kajian pembaca sekalian. Terima Kasih.



Moratorium dan Asas yang Dilanggar

Banyak kalangan, Wartawan, Akademisi bahkan masyarakat awam yang bertanya kepada saya tentang pernyataan saya yang menyebutkan bahwa Keputusan Pencabutan Pembebasan Bersyarat (KPPB) oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Memang, salah satu yang menjadi poin gugatan yang saya ajukan dan dimenangkan oleh PTUN Jakarta, selain bahwa KPPB bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adalah bahwa penerbitan Keputusan Pencabutan Pembebasan Bersyarat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, baik yang terdapat dalam UUD 1945, KUHP maupun dalam Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Pelanggaran-pelanggaran asas itu adalah pelanggaran terhadap:
Asas Legalitas, terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menyatakan tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Asas inilah menjadi acuan bagi penerapan peraturan sekaligus perlindungan terhadap Hak Asasi manusia di Indonesia;

Asas Retroaktif, yang melarang berlakunya undang-undang secara surut;

Azas Kepastian Hukum, adalah azas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Pemerintah;

Azas Tertib Penyelenggaran Negara, adalah azas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara;

Azas Keterbukaan, adalah azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara;

Azas Proporsionalitas, adalah azas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;

Azas Profesionalitas, adalah azas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

Azas Akuntabilitas, adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Mudah-mudahan hal ini menjadi perhatian kita bersama, khususnya bagi para pengambil kebijakan di negeri ini.


LOGIKA PROFESSOR DENNY INDRAYANA TENTANG MURID NAIK KELAS

Bersikeras mempertahankan ketidakmauannya memberikan bebas bersyarat kepada napi koruptor, di TV One pagi tadi Denny membandingkan murid kelas 5 SD yang akan naik kelas 6. Meskipun anak itu berhak, kata Denny, anak itu tidak otomatis naik kelas. Pelaksanaan hak anak itu tergantung gurunya. Jadi, gurunya boleh saja menaikkan atau tidak menaikkan kelas anak itu. Analog dengan itu, meskipun napi koruptor berhak untuk bebas bersyarat, namun hak itu tidak otomatis didapatnya. Tergantung Menkumham mau memenuhi hak itu atau tidak.

Saya tercengang menyimak uraian Professor Deny Indrayana di atas. Mungkin beliau lupa bahwa yang dinamakan dengan "hak" itu adalah kepentingan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum. Padanan dari hak itu ialah kewajiban. Normalnya, tidak ada hak tanpa kewajiban. Kalau anak kelas 5 SD itu sudah memenuhi segala syarat yang ditetapkan untuk naik kelas, maka dia berhak untuk itu dan haknya dijamin dan dilindungi hukum. Gurunya wajib menaikkan kelas anak itu. Kalau gurunya tidak mau memenuhi kewajibannya, maka anak itu berhak untuk menuntut gurunya agar haknya dipenuhi. Kalau guru tadi tetap menolak, maka gurunya itu dapat digolongkan sebagai guru zalim atau sewenang-wenang.

Analog dengan ilustrasi di atas, setiap napi, tidak terkecuali napi koruptor, berhak untuk bebas bersyarat sebagaimana diatur dalam UU Pemasyarakatan. Syarat-nya diatur dalam PP dan Peraturan Menteri. Maka, kalau napi koruptor itu sudah memenuhi segala sayarat yang dibutuhkan, mereka berhak untuk mendapat bebas bersyarat. Menkumham wajib memenuhi hak mereka. Napi koruptor tadi berhak menuntut Menkumham untuk memenuhi kewajibannya. Jika Menkumham ngotot tidak mau memenuhinya, maka tidak ada kata yang lebih pantas untuk mengatakan bahwa Menkumham itu adalah manusia zalim atau sewenang-wenang.

Maka saya heran dengan logika Professor Denny Indrayana itu..



DENNY INDRAYANA DAN KEPANIKAN SEBUAH REZIM

Serangan bertubi-tubi Denny Indrayana terhadap saya pasca kekalahan di PTUN Jakarta, sesungguhnya menggambarkan kepanikan sebuah rezim yang sedang berkuasa. Sejak awal memerintah, SBY telah bertekad untuk memberantas korupsi dan berjanji akan memimpin sendiri pemberantasan korupsi. Namun langkah yang ditempuh SBY bukannya menyiapkan konsepsi dan langkah besar secara sistematis dalam memerangi korupsi, melainkan membentuk tim-tim ad hoc, mulai dari Timtas Tipikor sampai Satgas Pemberantasan Anti Mafia Hukum. Hasilnya, boleh dikatakan nihil. Korupsi bukannya berhasil diberantas, malah makin melebar dan meluas, secara struktural dan sistemik. Kekuasaan rezim dibangun dengan dukungan finansial yang luar biasa untuk meraih kemenangan dalam Pemilu. Tokoh-tokoh partai yang penguasapun, bukannya menjadi pelopor pemberantasan korupsi, malah mulai terlibat mempraktikkannya. Kalau rezim dibangun dengan dukungan uang yang besar, dan pimpinan partai penguasa juga dipilih dengan uang yang berbicara, maka apa lagi yang diharapkan dari rezim dan partai demikian untuk memberantas korupsi di negeri ini.

Pemberantasan korupsi memerlukan pendekatan menyeluruh. Aturan hukum harus diperbaiki dan sistem harus diperkuat. Adalah sia-sia berteriak ingin memberantas korupsi, sementara norma hukum tidak diperbaiki, dan sistem bernegara yang dibangun malah mendorong dan membuka peluang lebar-lebar untuk korupsi. Sisi lain pemberantasan korupsi yang tidak boleh diabaikan adalah keteladanan sang pemimpin. Hukum harus ditegakkan terhadap siapapun, terutama terhadap diri sendiri. Namun rezim ini mengulang kembali praktik rezim lama. Ketika korupsi diduga melibatkan orang-orang yang berada di puncak kekuasaan dan partai yang berkuasa, langkah pemberantasan korupsi seakan menjadi mandul. Rakyat takkan pernah percaya iktikad baik rezim untuk memberantas korupsi selama mega skandal korupsi seperti kasus Bank Century tak pernah tersentuh oleh hukum.

Di tengah kepanikan tudingan kegagalan memberantas korupsi, rezim berupaya untuk membangun citra bahwa dirinya bersih. Dalam konteks pembangunan citra itu, cara-cara ad hoc dan parsial kembali ditempuh, termasuk "moratorium" dan "pengetatan pemberian remisi" yang disebut-sebut akan mampu menimbulkan "efek jera" bagi koruptor. Langkah parsial seperti itupun tidak dilakukan dengan persiapan yang matang dan konsepsional: konstitusi diabaikan dan undang-undang ditabrak melalui "kebijakan" yang terkesan seadanya dan seenaknya melalui Staf Khusus Presiden yang belakangan diangkat menjadi Wamenkumham, Professor Denny Indrayana. Ketika langkah dikritik, rezim bukannya introspeksi malah menyerang balik menuduh kelompok kritis sebagai pro-koruptor, pembela koruptor dan bahkan memimpin "corruptor fight back". Padahal, yang dilakukan pengkritik esensinya bukanlah membela korupsi, sebaliknya malah menelanjangi rezim yang telah gagal memerangi korupsi. Bahkan, rezim sendiri diduga kuat terlibat dalam praktik-praktik korupsi yang ingin mereka perangi.

Esensi kegagalan penanganan korupsi kemudian dibelokkan menjadi serangan bersifat propaganda bermata dua: di satu sisi ingin menutupi kegagalan dan menunjukkan kepada rakyat bahwa mereka adalah kampiun anti korupsi, dan di sisi lain memonjokkan lawan dengan dengan menuduhnya untuk membangun stigma sebagai pro dan bahkan pembela korupsi. Rezim yang mencoba bertahan dengan menggunakan propaganda politik a la Hitler dan Jozeph Goebbels, dalam sejarah tak pernah berhasil untuk bertahan. Karena mereka adalah penipu yang sebenarnya yang menggunakan kedok-kedok kekuasaan yang berlapis-lapis membela diri dari kegagalan. Namun suatu ketika, kedok-kedok akan terbuka, yang akhirnya akan mempermalukan mereka di hadapan rakyatnya sendiri...



BERPIKIR JERNIH

Polemik tentang apa yang saya lakukan dengan dikabulkannya gugatan yang kami ajukan di PTUN Jakarta terus berkembang, bahkan dalam beberapa hal sudah melenceng terlalu jauh dari substansi persoalan.

Tidaklah benar saya menjadi pembela koruptor, seperti disebut oleh Denny dan banyak komentator baik di media arus utama maupun sosial media. Saya juga tidak bicara tentang hak asasi koruptor dalam gugatan ke pengadilan.

Kami menggugat Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Sebuah keputusan Menteri haruslah berdasarkan undang-undang. Kalau tidak, keputusan tersebut batal, meskipun keputusan itu menyangkut koruptor. Inilah prinsip negara hukum.

Sekarang, koruptor yang dibenci. Dulu PKI yang dibenci. Namun keadilan harus ditegakkan terhadap siapapun, meskipun terhadap orang yang kita benci, seperti dikatakan al-Qur'an “jangan sekali-kali kebencian kalian terhadap sekelompok orang menyebabkan kalian berlaku tidak adil terhadap mereka. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa”.

Esensi dari apa yang saya lakukan, bila dilihat dengan pikiran yang jernih dan jauhkan diri dari sikap a priori, bukanlah saya menjadi pembela koruptor, tetapi saya membela ketidakadilan yang dilakukan oleh penguasa.

Kita tidak boleh menggunakan sentimen kebencian untuk membenarkan suatu tindakan yang tidak adil dan tidak berdasarkan hukum yang berlaku. Implikasi dari tindakan demikian, kita akan menggeser prinsip negara hukum menjadi negara kekuasaan atau negara diktator.

THINK CLEARLY a polemic about what I'm doing with dikabulkannya suit we submitted in PTUN Jakarta continues to grow, even in some ways already deviated too far from the substance of the matter.
It is not true I am a defender of the deeds, as called by Denny and many commentators in the mainstream media and social media. I'm also not talking about rights deeds in a lawsuit to court.
Us sues Decree Minister of Justice and human rights to the country's administrative court. A Minister's decision shall be based on law. If not, the decision is void, though that decision concerns the corruptor. This is the principle of State law.
Now, the corruptor was hated. PKI used to be hated. However, justice should be enforced against anyone, even though the people we hate, as said al-Qur'an "never hate you guys against a group of people cause you guys apply unfairly against them. Apply, because it's fair adillah closer to piety ".
The essence of what I was doing, when viewed with a clear mind and keep away from the attitude of a priori, is not me being a defender of the corruptor, but I stand up for injustice committed by the ruler.
We should not use the sentiments of hatred to justify an action that is unfair and not based on applicable law. The implications of such actions, we will shift the principles of State law to the State power or State dictator.

Rabu, 07 Maret 2012

Denny Indrayana: Selamat Kepada Yusril Telah Membebaskan Koruptor


Andri Haryanto - detikNews
Kamis, 08/03/2012 07:51 WIB

Jakarta. 7 narapidana korupsi menggugat Surat Keputusan (SK) pengetatan remisi yang diterbitkan Kementerian Hukum dan HAM. Gugatan tersebut nyatanya dimenangkan para penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Bagi Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, pihaknya harus mau menerima pembatalan SK tersebut secara gentlement.

"Saya ucapkan selamat kepada Bapak Yusril Ihza Mahendra yang telah membebaskan koruptor," kata Denny.

Seperti diketahui, 7 penggugat SK tersebut terpidana korupsi. Tiga orang terpidana kasus suap cek pelawat pemilihan Dewan Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS BI), yaitu Ahmad Hafiz Zawawi, Bobby Satrio Hardiwibowo Suhardiman, dan Hengky Baramuli; dua terpidana kasus korupsi PLTU Sampit yaitu Hesti Andi Tjahyanto, dan Agus Widjayanto Legowo; dan dua lainnya terpidana kasus pengadaan alat puskesmas keliling, yaitu Mulyono Subroto, dan Ibrahim.

Ketujuh terpidana kasus korupsi tersebut awalnya mendapat Putusan Bebas (PB) yang dikeluarkan pada 30 Oktober 2011, terhadap 11 orang. Namun PB tersebut tiba-tiba dibatalkan setelah Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas) mengeluarkan pengetatan remisi pada 31 Oktober 2011. Mereka akhirnya melakukan gugatan ke PTUN Jakarta.

Sumber : DETIK

Yusril: 3 Alasan Pengetatan Remisi Terpidana Korupsi Dibatalkan PTUN



Arbi Anugrah - detikNews
Rabu, 07/03/2012 15:50 WIB

Jakarta Muka sumringah terpancar dari Yusril Ihza Mahendra. Selaku pengacara tujuh terpidana korupsi, usahanya berhasil membatalkan Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) yang mengetatkan remisi bagi terpidana korupsi. Lalu mengapa pengetataan remisi bagi terpidana korupsi dihapus?

"Pertama SK Menkum HAM tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku," kata Yusril usai sidang di PTUN Jakarta, Jalan Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang, Jakarta, Rabu (7/3/2012).

Alasan selanjutnya, SK tersebut bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik karena tidak dilakukan berdasarkan prosedur yang benar. "Ketiga, SK tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dibidang pemasyarakatan," tambah mantan Menkum HAM ini.

Berdasarkan ketiga alasan tersebut maka gugatan para pemohon dikabulkan. Tidak hanya itu SK tersebut harus dicabut dan batal demi hukum. Hakim juga memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk mencabutnya.

"Kemudian kalau sekiranya dilakukan banding dan kasasi atas perkara ini oleh Menkum HAM, maka putusan pengadilan juga memerintahkan penundaan pada berlakunya SK Menkum HAM itu. Jadi meski besok ada banding dan kasasi, tapi mereka yang sekarang dipidana di lembaga permasyarakatan yang mengajukan permohonan ini harus dibebaskan," ujar Yusril.

Yusril menjadi pengacara 7 penggugat SK Menkum HAM yang juga terpidana korupsi. Mereka adalah terpidana kasus suap cek pelawat pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS BI), yaitu Ahmad Hafiz Zawawi, Bobby Satrio Hardiwibowo Suhardiman, dan Hengky Baramuli; dua terpidana kasus korupsi PLTU Sampit yaitu Hesti Andi Tjahyanto, dan Agus Widjayanto Legowo; dan dua lainnya terpidana kasus pengadaan alat Puskesmas keliling, yaitu Mulyono Subroto, dan Ibrahim.

Ketujuh terpidana kasus korupsi tersebut awalnya mendapat Putusan Bebas (PB) yang dikeluarkan pada 30 Oktober 2011, terhadap 11 orang. Namun PB tersebut tiba-tiba dibatalkan setelah Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas) mengeluarkan moratorium remisi pada 31 Oktober 2011. Mereka akhirnya melakukan gugatan ke PTUN Jakarta.

Sumber : DETIK

Selasa, 06 September 2011


RANTAI REMISI KORUPTOR… Perbincangan Tahunan yg diagendakan ???

OPINI | 07 September 2011 | 11:20http://stat.ks.kidsklik.com/statics/images3.5/icon01.jpg7 http://stat.ks.kidsklik.com/statics/images3.5/icon02.jpg0 http://stat.ks.kidsklik.com/statics/images3.5/icon03.jpg Nihil


Rantai Remisi Koruptor

20:52 NAPI-NARAPIDANA INDONESIA

Di sela-sela perayaan HUT RI di KPK, Rabu (17/8), Ketua KPK Busyro Muqoddas,
mengkritik kebijakan Kementerian Hukum dan HAM yang memberi remisi bagi
terpidana pelaku korupsi pada hari kemerdekaan RI. Menurut Busyro, penghapusan
remisi terhadap napi koruptor dapat menekan potensi tindak pidana korupsi.
“Sejak dahulu, saya berpendapat remisi terhadap koruptor ditinjau
kembali. Ini perlu dilakukan segera, mudah-mudahan ini bias cepat
ditindaklanjuti dengan revisi undangundang terkait,” tutur Busyro.
Soal ini memang topik lama, bahkan mungkin topik usang.


Telah banyak cerdik pandai memberi komentar. Namun kebijakan remisi (pengurangan
hukuman) terhadap narapidana, tidak bisa dibatalkan, sebab diatur dalam UU
12/1995 tentang Pemasyarakatan. Topik usang, namun menjadi
mencengangkan, karena diucapkan oleh seorang BusyroMuqoddas yang kita anggap
mengerti hukum. Dasar utama pemberian remisi sekarang ini adalah Pasal 14 Ayat
(1) Butir i, yang berbunyi, “Narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa
pidana (remisi).” Selanjutnya, Pasal 14 Ayat (2) berbunyi, “Ketentuan mengenai
syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan remisi diatur dengan peraturan
pemerintah.” Remisi kemudian diatur dengan PP 32/1999 tentang Syarat dan Tata
Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan. Dengan dasar hukum tersebut,
persoalannya bukan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM, tetapi remisi
semata-mata melaksanakan amanat UU. Ini yang pertama. Kedua, Ketua KPK tidak
membedakan rantai proses pidana. Dia seakan-akan lupa, proses pengadilan
(dakwaan, pembuktian, penuntutan, putusan hukuman), sungguh suatu rantai yang
berbeda dengan pelaksanaan hukuman. Sudah barang tentu kita mendukung
jika hukuman koruptor diperberat, dan upaya pengembalian kerugian negara
benar-benar dioptimalkan. Tetapi, hendaknya hal itu dilakukan pada mata rantai
proses pidana, bukan di rantai pelaksanaan pidana. Mencampuradukkan
keduanya (antara proses pidana dan pelaksanaan hukuman), sama dengan
menginjak-injak konstitusi. Sebetulnya, hal mendesak memberantas korupsi adalah
penerapan asas pembuktian terbalik.

Ditolak MK


Masalah pemberian remisi (UU 12/1995) sudah pernah diuji materi ke
Mahkamah Konstitusi (MK). Melalui putusan No 022/PUU-III/2005 (tertanggal 1
Maret 2006), MK menolak gugatan. Keberatan diajukan oleh Bahrul Ilmi Yakup SH
dan Dhabi K Gumayra SH, keduanya berdomisili di Palembang. Menteri Hukum
dan HAM pada masa itu, secara lisan dan tertulis memberi kesaksian kepada MK.
Menurut Menteri, pemberian remisi adalah sesuai dengan UUD 1945, juga Pasal 14
dan 15 KUH Pidana. Pada masa Hindia Belanda, dasar hukum pertama pemberian
remisi adalah Gouvernementsbesluit, tanggal 10 Agustus 1935 tentang
Remissieregeling.

Menteri Hukum membuat perbandingan remisi di Indonesia
dengan sejumlah negara. Kanada, misalnya, berdasarkan Queen’s Printer 1988 dan
Prisons and Reformatories Act 1988, memberikan secara otomatis pengurangan masa
pidana sebanyak satu pertiga dari masa pidana. Di Indonesia, total remisi tak
lebih 20 persen. Di Amerika Serikat, pengurangan otomatis setengah hukuman.
Afrika Selatan, malah mempertimbangkan aspek overcrowding (kelebihan muat) dan
kurangnya anggaran Lembaga Pemasyarakatan (LP). Departemen Pelayanan
Pemasyarakatan di sana, telah beberapa kali memberikan remisi khusus (special
remission) dalam kurun waktu 30 Maret 1990 dan 30 Juni 1994, kepada 94.128
narapidana. Padahal, Afrika Selatan, juga seperti Kanada, menganut pengurangan
hukuman sepertiga hukuman secara otomatis. Singapura, sama dengan
Kanada, pengurangan sepertiga hukuman (secara otomatis). Thailand, remisi
diberikan kepada narapidana dengan klasifikasi berkelakuan baik, sangat baik dan
terbaik (good, very good and excellent class). Pada klasifikasi baik, narapidana
akan mendapatkan pengurangan pidana tiga hari untuk setiap bulan. Klasifikasi
sangat baik akan mendapatkan empat hari tiap bulan, dan pada klasifikasi terbaik
narapidana akan mendapatkan lima hari tiap bulan. Apabila seorang narapidana di
Thailand ditugaskan untuk bekerja di luar selama satu hari, masa pidana mereka
juga akan dikurangi sebesar satu hari, ditambahkan dengan remisi bulanannya.


Saksi ahli yang dihadirkan di MK, Prof Dr Andi Hamzah SH, memberi
pencerahan atas masalah ini. Andi Hamzah, memberi batas yang jelas antara “batas
wewenang peradilan pidana” dan “pelaksanaan hukuman”. Hamzah mengutip pakar
hukum pidana, JM Van Bemmelen yang mengemukakan, acara pidana terdiri atas tujuh
tahap: (1) Mencari kebenaran; (2) Mencari pelaku tindak pidana; (3) Menangkap
pelaku dan kalau perlu menahannya; (4) Mengumpulkan bukti untuk diajukan ke
pengadilan; (5) Pengambilan putusan oleh hakim; (6) Upaya hokum melawan putusan
hakim (bandingkasasi); dan (7) Pelaksanaan putusan hakim (eksekusi).
Begitu jaksa mengeksekusi putusan hakim, berakhirlah proses acara
pidana. Selanjutnya, pembinaan narapidana berada di dalam wilayah pemerintah
(eksekutif), yang dilaksanakan oleh LP, di bawah naungan Kementerian Hukum dan
HAM. Dengan pernyataan Ketua KPK Busyro Muqoddas, agar remisi
dihilangkan, penulis menjadi tidak mengerti, dalam konteks mana dia bicara? Soal
berat hukuman, adalah wewenang pengadilan (jaksa dan hakim). Khusus di KPK,
malah mulai dari penyidik. Jaksa dan hakim adalah satu “tim terpadu” yang tak
mungkin gagal. Jika narapidana “alumnus” KPK cepat bebas, tentu bukan karena
memperoleh remisi, tetapi karena hukuman di Pengadilan Tipikor yang mungkin tak
sesuai harapan rakyat.

Lama Pidana

Kemudian soal lama pidana. Ada asumsi sebagian orang, semakin lama hukuman suatu tindak
pidana, akan semakin menimbulkan efek jera. Dalam kesaksian di MK, Andi Hamzah
juga mengatakan, sesudah Perang Dunia II, para pakar hukum pidana dan hukum
acara pidana di Eropa berpendapat, pidana penjara tidak mencapai maksudnya,
yaitu untuk mengurangi kejahatan di masyarakat. Hukuman ringan (enam
bulan ke bawah), lebih banyak kerugiannya daripada manfaatnya (too short for
rehabilitation and too long for corruption). Maka perlu dicari alternative lain,
seperti pidana kerja sosial (community service order), denda harian (day
fine), yaitu denda yang dibayar terpidana sebagai pengganti pidana penjara enam
bulan ke bawah. Masa pidana yang lama, ternyata tak juga membuat efek
jera. Hukuman untuk pengedar narkoba di Indonesia sekarang ini sudah demikian
berat, banyak yang sampai hukuman mati. Namun kenyataannya, peredaran narkoba
bukannya berkurang, malah bertambah. Para pakar pun sudah sepakat, hukuman
dengan jangka waktu yang lama, tak memberi efek jera.

“Kesadaran Palsu”

Kini publik seakan-akan dihinggapi “kesadaran palsu,” seakan-akan mengoptimalkan pemberantasan korupsi hanya dengan menghilangkan
remisi koruptor. Padahal, remisi hanya sebagian kecil dari rantai proses
memasukkan koruptor ke penjara. Publik seakan- akan lupa, hal utama memberantas
korupsi adalah pemerintahan yang bersih, transparansi, dan penerapan asas
pembuktian terbalik. Jika remisi bagi para koruptor dihilangkan, namun
kualitas birokrasi kita tak juga berubah, apakah praktik korupsi akan berkurang?
Tentu tidak. Lalu, publik sepertinya tak juga menyadari, sekarang ini
pemberian remisi pelaku tindak pidana korupsi sebetulnya sudah sangat ketat.
Hanya boleh mendapat remisi apabila sudah menjalani sepertiga hukuman. Ini
diatur dalam PP 28/2006 (yang merupakan perubahan atas PP 32/1999, khususnya
Pasal 34). Meski PP ini sudah berusia lima tahun, kenyataannya tidak
memperbaiki peringkat Indonesia sebagai negara terkorup. Indonesia tetap
bertengger di kelompok terbawah. Apanya yang salah? Barangkali, pokok masalah
adalah keseriusan para penegak hukum, jangan tebang pilih, jangan hanya mencari
nama, jangan hanya membentuk citra, dan satu lagi, penerapan asas pembuktian
terbalik!

SIHOL MANULANG PENULIS ADALAH WARTAWAN

http://www.suarapembaruan.com/pages/e-paper/2011/08/24/index.html