BERJUANG TANPA LELAH---CIPTAKAN RUANG PASAR TANPA PESAING DAN BIARKAN KOMPETISI TAK LAGI RELEVAN (KIM & MAUBORGNE)"
Tampilkan postingan dengan label Yusril Ihza Mahendra. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Yusril Ihza Mahendra. Tampilkan semua postingan

Minggu, 14 Juli 2013

Yusril Ihza Mahendra : Nasehat Untuk SBY

Soal Lapas: Nasehat untuk SBY

Saya ingin memberi masukan dan kritik kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait Lembaga Pemasyarakatan.

Sebenarnya yang harus dipenuhi bagi napi bukan hanya hak-hak dasar napi sebagai manusia, tetapi hak-hak napi itu sendiri. Hak-hak napi itu diatur dalam Konvensi PBB tentang Perlakuan terhadap Narapidana dan detilnya diatur dalam Protokol Tokyo. Isi Konvensi PBB itu sudah dituangkan dalam UU Pemasyarakatan Tahun 1995.

Hak-hak napi itu antara lain Hak Mendapat Remisi, Hak Cuti Menjelang Bebas, Mendapat Asimilasi, Hak Mendapat Bebas Bersyarat dan sebagainya. Namun, hak-hak itu diketatkan dengan Peraturan Pemerintan Nomor 99 Tahun 2012 untuk Napi-napi tertentu. Padahal perlakuan terhadap Napi tidak boleh ada perbedaan. http://www.kemendagri.go.id/media/documents/2012/12/13/p/p/pp_no.99-2012.pdf


Pengetatan bahkan penghilangan atas hak-hak tersebut menimbulkan keresahan yang meluas hampir di semua Lembaga Pemasyarakatan. LP Tanjung Gusta hanya awal saja. Petugas LP juga dibuat pusing dengan PP 99/2012 karena terkesan bahwa kita mulai meninggalkan sisem pemasyarakatan, kembali ke sistem penjara.

Penjelasan Presiden di Halim kemarin hanya mengemukakan agar hak-hak dasar napi dipenuhi. Hak dasar napi berbeda dengan hak-hak napi. Presiden sebaiknya minta Menkumham menjelaskan perbedaan hak-hak dasar napi sebagai manusia dengan hak-hak napi, agar dapat memahami persoalan.

Presiden harus menegur Menkopohukam yang menyebut Terorisme, Narkotik, Korupsi dan sebagainya sebaga "extra ordinary crime" terkait dengan PP 99/2012. Minta Menkopolhukam membaca Statuta Roma tentang Pembentukan ICC dan berbagai literatur tentang crime against humanity agar dapat memahaminya. Presiden juga harus menegur Menkumham dan Wamennya agar pahami betul-betul UU Pemasyarakatan dan sistemnya, agar tidak salah membuat kebijkan.

Kalau Pemerintah mau kembali ke sistem penjara seperti zaman kolonial dulu, silahkan saja. Siapa tahu Pemerintah sekarang ini menganggap sistem penjara kolonial lebih baik dari sistem pemasyarakatan. Jika itu yang dimaui, ajukan RUU untuk cabut UU Pemasyarakatan dan berlakukan lagi Reglement Penjara Hindia Belanda dulu itu. Dengan berlakunya kembali Reglement Penjara, maka tidak ada persoalan lagi dengan PP 99/2012 yang sejak 13 Juni lalu sedang diuji di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Sekian masukan dan kritik saya terhadap Lembaga Pemasyarakatan. Salam hormat saya Yusril Ihza Mahendra.


Sumber : Facebook Yusril Ihza Mahendra

Senin, 12 Maret 2012

Inilah Kelemahan Putusan PTUN Terkait Remisi Koruptor Versi 7 LSM


Ahmad Toriq - detikNews
Senin, 12/03/2012 20:23 WIB

Jakarta Sebanyak tujuh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil menemukan beberapa kelemahan putusan majelis hakim pada kasus gugatan moratorium remisi koruptor. Inilah beberapa kelemahan tersebut versi Koalisi Masyarakat Sipil.
"Kami menemukan beberapa persoalan mendasar pada putusan hakim PTUN yang mengabulkan gugatan aturan pengetatan pembebasan bersyarat untuk koruptor," kata Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Alvon Kurnia Palma.
Alvon menyampaikan hal tersebut dalam acara rilis media Persoalan Putusan PTUN Pengetatan Remisi dan Pembebasan Bersyarat Untuk Koruptor di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jl Diponegoro, Jakarta, Senin (12/3/2012).
Kajian mengenai putusan tersebut dilakukan oleh tujuh LSM yang menamakan dirinya Koalisi Masyarakat Sipil. Ketujuh LSM tersebut terdiri dari Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), Indonesian Legal Rountable (ILR), Transparancy International Indonesia (TII), Indonesian Corruption Watch (ICW), Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum UGM (Pukat UGM), dan Pusat Studi Konstitusi (PUSAKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas.
Pada paparan hasil kajiannya, Koalisi Masyarakat Sipil diwakili oleh Direktur YLBHI Alvon Kurnia Palma, Koordinator MTI Jamil Mubarok, Koordinator Div. Hukum ICW Febri Diansyah, dan Peneliti ILR, Refki Saputra. Beberapa kelemahan putusan hakim menurut Koalisi Masyarakat Sipil diantaranya:
1. Hakim tidak berwenang memeriksa perkara ini karena bukan objek tata usaha negara. SK pembebasan bersyarat dari Kemenkum HAM dinilai belum final dan masih dapat diperbaiki. Sehingga SK tersebut seharusnya tidak dapat diajukan ke PTUN.
2. Hakim tidak cermat dan tidak mampu mengklasifikasikan perbedaan mendasar dari para penggugat. Dari tujuh penggugat, tiga orang diantaranya bisa diklasifikasikan pembebasan bersyaratnya belum dilaksanakan. Karena tanggal pembebasan bersyaratnya sebelum tanggal dikeluarkannya SK pengetatan remisi pada 16 Nopember 2011. Sedangkan empat penggugat lainnya masih belum jatuh tempo pembebasan bersyaratnya. Sehingga seharusnya belum merasa dirugikan dan tidak seharusnya melakukan gugatan.
3. Mengacu pada poin 2, Seharusnya hakim menerbitkan putusan sela dan menyatakan tidak menerima gugatan sebagian penggugat.
4. Hakim salah menerapkan hukum. Hakim menggunakan pasal 24 ayat (1), (4) dan pasal 25 ayat (2) Permenkumham M.01 tahun 2007. Padahal pasal tersebut hanya bisa diterapkan jika pembebasan bersyarat sudah dilakukan, yaitu jika terpidana sudah di luar lapas. Dalam kasus ini pembebasan bersyarat belum dilakukan.
5. Hakim menggunakan aturan lama tanpa menyebutkan perubahan aturan tersebut. Peraturan yang dimaksud adalah Permen Hukum dan HAM No. M.01.PK.04-10 tahun 2007. Padahal Permen tersebut sudah diganti dengan No. M.HH-02.PK.05.06 tahun 2010.
6. Hakim tidak mampu membedakan antara Hak Asasi Manusia (HAM) yang diatur dalam UUD 1945. HAM merupakan hak kodrati dan bukan pemberian siapa-siapa. Sedangkan hak narapidana adalah hak yang diberikan oleh negara.
7. Hakim tidak mempertimbangkan aspek pemberantasan korupsi sebagai salah satu pertimbangan substansial.
8. Hakim mengesampingkan keterangan ahli dengan alasan ada pertentangan antara keterangan ahli dari pihak penggugat dan tergugat.

Sumber : DETIK

Kumpulan Ulasan Yusril Ihza Mahendra tentang Moratorium REMISI


Kumpulan ataupun rangkuman penjelasan Yusril Ihza Mahendra ini penulis rangkum dari facebookpage beliau dengan tujuan selain untuk dokumen pribadi karena berkenaan langsung dengan bidang pekerjaan, juga diharapkan menjadi bahan kajian pembaca sekalian. Terima Kasih.



Moratorium dan Asas yang Dilanggar

Banyak kalangan, Wartawan, Akademisi bahkan masyarakat awam yang bertanya kepada saya tentang pernyataan saya yang menyebutkan bahwa Keputusan Pencabutan Pembebasan Bersyarat (KPPB) oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Memang, salah satu yang menjadi poin gugatan yang saya ajukan dan dimenangkan oleh PTUN Jakarta, selain bahwa KPPB bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adalah bahwa penerbitan Keputusan Pencabutan Pembebasan Bersyarat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, baik yang terdapat dalam UUD 1945, KUHP maupun dalam Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Pelanggaran-pelanggaran asas itu adalah pelanggaran terhadap:
Asas Legalitas, terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menyatakan tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Asas inilah menjadi acuan bagi penerapan peraturan sekaligus perlindungan terhadap Hak Asasi manusia di Indonesia;

Asas Retroaktif, yang melarang berlakunya undang-undang secara surut;

Azas Kepastian Hukum, adalah azas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Pemerintah;

Azas Tertib Penyelenggaran Negara, adalah azas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara;

Azas Keterbukaan, adalah azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara;

Azas Proporsionalitas, adalah azas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;

Azas Profesionalitas, adalah azas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

Azas Akuntabilitas, adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Mudah-mudahan hal ini menjadi perhatian kita bersama, khususnya bagi para pengambil kebijakan di negeri ini.


LOGIKA PROFESSOR DENNY INDRAYANA TENTANG MURID NAIK KELAS

Bersikeras mempertahankan ketidakmauannya memberikan bebas bersyarat kepada napi koruptor, di TV One pagi tadi Denny membandingkan murid kelas 5 SD yang akan naik kelas 6. Meskipun anak itu berhak, kata Denny, anak itu tidak otomatis naik kelas. Pelaksanaan hak anak itu tergantung gurunya. Jadi, gurunya boleh saja menaikkan atau tidak menaikkan kelas anak itu. Analog dengan itu, meskipun napi koruptor berhak untuk bebas bersyarat, namun hak itu tidak otomatis didapatnya. Tergantung Menkumham mau memenuhi hak itu atau tidak.

Saya tercengang menyimak uraian Professor Deny Indrayana di atas. Mungkin beliau lupa bahwa yang dinamakan dengan "hak" itu adalah kepentingan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum. Padanan dari hak itu ialah kewajiban. Normalnya, tidak ada hak tanpa kewajiban. Kalau anak kelas 5 SD itu sudah memenuhi segala syarat yang ditetapkan untuk naik kelas, maka dia berhak untuk itu dan haknya dijamin dan dilindungi hukum. Gurunya wajib menaikkan kelas anak itu. Kalau gurunya tidak mau memenuhi kewajibannya, maka anak itu berhak untuk menuntut gurunya agar haknya dipenuhi. Kalau guru tadi tetap menolak, maka gurunya itu dapat digolongkan sebagai guru zalim atau sewenang-wenang.

Analog dengan ilustrasi di atas, setiap napi, tidak terkecuali napi koruptor, berhak untuk bebas bersyarat sebagaimana diatur dalam UU Pemasyarakatan. Syarat-nya diatur dalam PP dan Peraturan Menteri. Maka, kalau napi koruptor itu sudah memenuhi segala sayarat yang dibutuhkan, mereka berhak untuk mendapat bebas bersyarat. Menkumham wajib memenuhi hak mereka. Napi koruptor tadi berhak menuntut Menkumham untuk memenuhi kewajibannya. Jika Menkumham ngotot tidak mau memenuhinya, maka tidak ada kata yang lebih pantas untuk mengatakan bahwa Menkumham itu adalah manusia zalim atau sewenang-wenang.

Maka saya heran dengan logika Professor Denny Indrayana itu..



DENNY INDRAYANA DAN KEPANIKAN SEBUAH REZIM

Serangan bertubi-tubi Denny Indrayana terhadap saya pasca kekalahan di PTUN Jakarta, sesungguhnya menggambarkan kepanikan sebuah rezim yang sedang berkuasa. Sejak awal memerintah, SBY telah bertekad untuk memberantas korupsi dan berjanji akan memimpin sendiri pemberantasan korupsi. Namun langkah yang ditempuh SBY bukannya menyiapkan konsepsi dan langkah besar secara sistematis dalam memerangi korupsi, melainkan membentuk tim-tim ad hoc, mulai dari Timtas Tipikor sampai Satgas Pemberantasan Anti Mafia Hukum. Hasilnya, boleh dikatakan nihil. Korupsi bukannya berhasil diberantas, malah makin melebar dan meluas, secara struktural dan sistemik. Kekuasaan rezim dibangun dengan dukungan finansial yang luar biasa untuk meraih kemenangan dalam Pemilu. Tokoh-tokoh partai yang penguasapun, bukannya menjadi pelopor pemberantasan korupsi, malah mulai terlibat mempraktikkannya. Kalau rezim dibangun dengan dukungan uang yang besar, dan pimpinan partai penguasa juga dipilih dengan uang yang berbicara, maka apa lagi yang diharapkan dari rezim dan partai demikian untuk memberantas korupsi di negeri ini.

Pemberantasan korupsi memerlukan pendekatan menyeluruh. Aturan hukum harus diperbaiki dan sistem harus diperkuat. Adalah sia-sia berteriak ingin memberantas korupsi, sementara norma hukum tidak diperbaiki, dan sistem bernegara yang dibangun malah mendorong dan membuka peluang lebar-lebar untuk korupsi. Sisi lain pemberantasan korupsi yang tidak boleh diabaikan adalah keteladanan sang pemimpin. Hukum harus ditegakkan terhadap siapapun, terutama terhadap diri sendiri. Namun rezim ini mengulang kembali praktik rezim lama. Ketika korupsi diduga melibatkan orang-orang yang berada di puncak kekuasaan dan partai yang berkuasa, langkah pemberantasan korupsi seakan menjadi mandul. Rakyat takkan pernah percaya iktikad baik rezim untuk memberantas korupsi selama mega skandal korupsi seperti kasus Bank Century tak pernah tersentuh oleh hukum.

Di tengah kepanikan tudingan kegagalan memberantas korupsi, rezim berupaya untuk membangun citra bahwa dirinya bersih. Dalam konteks pembangunan citra itu, cara-cara ad hoc dan parsial kembali ditempuh, termasuk "moratorium" dan "pengetatan pemberian remisi" yang disebut-sebut akan mampu menimbulkan "efek jera" bagi koruptor. Langkah parsial seperti itupun tidak dilakukan dengan persiapan yang matang dan konsepsional: konstitusi diabaikan dan undang-undang ditabrak melalui "kebijakan" yang terkesan seadanya dan seenaknya melalui Staf Khusus Presiden yang belakangan diangkat menjadi Wamenkumham, Professor Denny Indrayana. Ketika langkah dikritik, rezim bukannya introspeksi malah menyerang balik menuduh kelompok kritis sebagai pro-koruptor, pembela koruptor dan bahkan memimpin "corruptor fight back". Padahal, yang dilakukan pengkritik esensinya bukanlah membela korupsi, sebaliknya malah menelanjangi rezim yang telah gagal memerangi korupsi. Bahkan, rezim sendiri diduga kuat terlibat dalam praktik-praktik korupsi yang ingin mereka perangi.

Esensi kegagalan penanganan korupsi kemudian dibelokkan menjadi serangan bersifat propaganda bermata dua: di satu sisi ingin menutupi kegagalan dan menunjukkan kepada rakyat bahwa mereka adalah kampiun anti korupsi, dan di sisi lain memonjokkan lawan dengan dengan menuduhnya untuk membangun stigma sebagai pro dan bahkan pembela korupsi. Rezim yang mencoba bertahan dengan menggunakan propaganda politik a la Hitler dan Jozeph Goebbels, dalam sejarah tak pernah berhasil untuk bertahan. Karena mereka adalah penipu yang sebenarnya yang menggunakan kedok-kedok kekuasaan yang berlapis-lapis membela diri dari kegagalan. Namun suatu ketika, kedok-kedok akan terbuka, yang akhirnya akan mempermalukan mereka di hadapan rakyatnya sendiri...



BERPIKIR JERNIH

Polemik tentang apa yang saya lakukan dengan dikabulkannya gugatan yang kami ajukan di PTUN Jakarta terus berkembang, bahkan dalam beberapa hal sudah melenceng terlalu jauh dari substansi persoalan.

Tidaklah benar saya menjadi pembela koruptor, seperti disebut oleh Denny dan banyak komentator baik di media arus utama maupun sosial media. Saya juga tidak bicara tentang hak asasi koruptor dalam gugatan ke pengadilan.

Kami menggugat Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Sebuah keputusan Menteri haruslah berdasarkan undang-undang. Kalau tidak, keputusan tersebut batal, meskipun keputusan itu menyangkut koruptor. Inilah prinsip negara hukum.

Sekarang, koruptor yang dibenci. Dulu PKI yang dibenci. Namun keadilan harus ditegakkan terhadap siapapun, meskipun terhadap orang yang kita benci, seperti dikatakan al-Qur'an “jangan sekali-kali kebencian kalian terhadap sekelompok orang menyebabkan kalian berlaku tidak adil terhadap mereka. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa”.

Esensi dari apa yang saya lakukan, bila dilihat dengan pikiran yang jernih dan jauhkan diri dari sikap a priori, bukanlah saya menjadi pembela koruptor, tetapi saya membela ketidakadilan yang dilakukan oleh penguasa.

Kita tidak boleh menggunakan sentimen kebencian untuk membenarkan suatu tindakan yang tidak adil dan tidak berdasarkan hukum yang berlaku. Implikasi dari tindakan demikian, kita akan menggeser prinsip negara hukum menjadi negara kekuasaan atau negara diktator.

THINK CLEARLY a polemic about what I'm doing with dikabulkannya suit we submitted in PTUN Jakarta continues to grow, even in some ways already deviated too far from the substance of the matter.
It is not true I am a defender of the deeds, as called by Denny and many commentators in the mainstream media and social media. I'm also not talking about rights deeds in a lawsuit to court.
Us sues Decree Minister of Justice and human rights to the country's administrative court. A Minister's decision shall be based on law. If not, the decision is void, though that decision concerns the corruptor. This is the principle of State law.
Now, the corruptor was hated. PKI used to be hated. However, justice should be enforced against anyone, even though the people we hate, as said al-Qur'an "never hate you guys against a group of people cause you guys apply unfairly against them. Apply, because it's fair adillah closer to piety ".
The essence of what I was doing, when viewed with a clear mind and keep away from the attitude of a priori, is not me being a defender of the corruptor, but I stand up for injustice committed by the ruler.
We should not use the sentiments of hatred to justify an action that is unfair and not based on applicable law. The implications of such actions, we will shift the principles of State law to the State power or State dictator.

Rabu, 07 Maret 2012

Denny Indrayana: Selamat Kepada Yusril Telah Membebaskan Koruptor


Andri Haryanto - detikNews
Kamis, 08/03/2012 07:51 WIB

Jakarta. 7 narapidana korupsi menggugat Surat Keputusan (SK) pengetatan remisi yang diterbitkan Kementerian Hukum dan HAM. Gugatan tersebut nyatanya dimenangkan para penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Bagi Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, pihaknya harus mau menerima pembatalan SK tersebut secara gentlement.

"Saya ucapkan selamat kepada Bapak Yusril Ihza Mahendra yang telah membebaskan koruptor," kata Denny.

Seperti diketahui, 7 penggugat SK tersebut terpidana korupsi. Tiga orang terpidana kasus suap cek pelawat pemilihan Dewan Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS BI), yaitu Ahmad Hafiz Zawawi, Bobby Satrio Hardiwibowo Suhardiman, dan Hengky Baramuli; dua terpidana kasus korupsi PLTU Sampit yaitu Hesti Andi Tjahyanto, dan Agus Widjayanto Legowo; dan dua lainnya terpidana kasus pengadaan alat puskesmas keliling, yaitu Mulyono Subroto, dan Ibrahim.

Ketujuh terpidana kasus korupsi tersebut awalnya mendapat Putusan Bebas (PB) yang dikeluarkan pada 30 Oktober 2011, terhadap 11 orang. Namun PB tersebut tiba-tiba dibatalkan setelah Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas) mengeluarkan pengetatan remisi pada 31 Oktober 2011. Mereka akhirnya melakukan gugatan ke PTUN Jakarta.

Sumber : DETIK

Yusril: 3 Alasan Pengetatan Remisi Terpidana Korupsi Dibatalkan PTUN



Arbi Anugrah - detikNews
Rabu, 07/03/2012 15:50 WIB

Jakarta Muka sumringah terpancar dari Yusril Ihza Mahendra. Selaku pengacara tujuh terpidana korupsi, usahanya berhasil membatalkan Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) yang mengetatkan remisi bagi terpidana korupsi. Lalu mengapa pengetataan remisi bagi terpidana korupsi dihapus?

"Pertama SK Menkum HAM tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku," kata Yusril usai sidang di PTUN Jakarta, Jalan Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang, Jakarta, Rabu (7/3/2012).

Alasan selanjutnya, SK tersebut bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik karena tidak dilakukan berdasarkan prosedur yang benar. "Ketiga, SK tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dibidang pemasyarakatan," tambah mantan Menkum HAM ini.

Berdasarkan ketiga alasan tersebut maka gugatan para pemohon dikabulkan. Tidak hanya itu SK tersebut harus dicabut dan batal demi hukum. Hakim juga memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk mencabutnya.

"Kemudian kalau sekiranya dilakukan banding dan kasasi atas perkara ini oleh Menkum HAM, maka putusan pengadilan juga memerintahkan penundaan pada berlakunya SK Menkum HAM itu. Jadi meski besok ada banding dan kasasi, tapi mereka yang sekarang dipidana di lembaga permasyarakatan yang mengajukan permohonan ini harus dibebaskan," ujar Yusril.

Yusril menjadi pengacara 7 penggugat SK Menkum HAM yang juga terpidana korupsi. Mereka adalah terpidana kasus suap cek pelawat pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS BI), yaitu Ahmad Hafiz Zawawi, Bobby Satrio Hardiwibowo Suhardiman, dan Hengky Baramuli; dua terpidana kasus korupsi PLTU Sampit yaitu Hesti Andi Tjahyanto, dan Agus Widjayanto Legowo; dan dua lainnya terpidana kasus pengadaan alat Puskesmas keliling, yaitu Mulyono Subroto, dan Ibrahim.

Ketujuh terpidana kasus korupsi tersebut awalnya mendapat Putusan Bebas (PB) yang dikeluarkan pada 30 Oktober 2011, terhadap 11 orang. Namun PB tersebut tiba-tiba dibatalkan setelah Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas) mengeluarkan moratorium remisi pada 31 Oktober 2011. Mereka akhirnya melakukan gugatan ke PTUN Jakarta.

Sumber : DETIK