BERJUANG TANPA LELAH---CIPTAKAN RUANG PASAR TANPA PESAING DAN BIARKAN KOMPETISI TAK LAGI RELEVAN (KIM & MAUBORGNE)"
Tampilkan postingan dengan label Remisi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Remisi. Tampilkan semua postingan

Senin, 20 Juli 2015

All About REMISI

Istilah yang digunakan dalam tulisan ini untuk penyebutannya menggunakan kata Andikpas atau Anak Didik Pemasyarakatan. Sumber Tulisan ini adalah : Pedoman Standar Registrasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Ditjenpas

remisi by Edward Pagar Alam

Rabu, 15 Juli 2015

Opini ; Menjelang 17 Agustus; (lagi) Media Ramai Persoalkan Remisi

"Rutinitas Pemasyarakatan setiap menjelang hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus adalah kesibukan mempersiapkan usulan Remisi Umum bagi warga binaannya. Tugas rutin ini meliputi tahapan membuat daftar usulan, pemberkasan, mengirimkan berkas usulan ke Kanwil/Ditjenpas, menerima SK Remisi, terakhir mengumumkannya pada saat tanggal 17 Agustus"


Hiruk pikuk Remisi Agustus semakin ramai ketika setiap tahun media juga tidak lupa membahas persoalan remisi. OBRAL REMISI adalah bahasa yang sangat sering digunakan media ketika membahasnya. Bagi masyarakat awam (yang keluarganya atau siapapun orang terdekatnya yang belum pernah berurusan dengan hukum/penjara/lapas), akan berpendapat dengan lantang bahwa Pemasyarakatan memang mengobral remisi, membisniskannya, karena setiap mau mendapat remisi harus membayar. Dengan lantang pula mereka akan menyebutkan remisi dihapuskan saja, karena tidak memberikan efek jera kepada narapidana.

Pernyataan yang akan sedikit berbeda muncul dari masyarakat yang keluarganya pernah berurusan dengan hukum, pendapat ini tentu saja jarang sekali di-publish media. Mereka bereaksi suka cita dengan adanya remisi, pengurangan hukuman yang merupakan hadiah berkelakuan baik ini bisa mempercepat mereka berkumpul kembali dengan sanak saudaranya sehingga peran keluarga menjadi utuh kembali.

Memang masyarakat tidak bisa disalahkan berkenaan dengan pro dan kontra terhadap pemberian remisi. Media selayaknya juga menjadi media informasi yang utuh, tidak sekedar melemparkan isu atau topik pemberitaan demi mengejar rating, walau pada faktanya memang media hidup dari rating, kalau ratingnya tinggi akan kebanjiran iklan.

Berkenaan dengan permasalahan remisi ini saya mengutip pernyataan Kasubdit Komunikasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Akbar Hadi Prabowo yang tak mempersoalkan banyaknya pernyataan negatif tentang remisi. Dia menilai, remisi efektif mengatasi kelebihan kapasitas di dalam lembaga pemasyarakatan.

"Remisi itu salah satu upaya untuk mengurangi over kapasitas secara efektif yang memang sudah diatur dalam perundang-undangan (PP No. 99 tahun 2012)," kata Akbar saat ditemui di kantornya, Jalan Veteran Raya, Jakarta Pusat, Rabu (15/7/2015).

Data yang dimiliki Ditjen PAS menunjukkan, saat ini jumlah penghuni lapas mencapai 174 ribu jiwa. Sedangkan kapasitas hunian lapas di seluruh Indonesia hanya sekitar 118 ribu jiwa.

"Selain itu, tidak berimbang jumlah petugas dengan warga binaan," imbuh Akbar.

Sehingga, lanjut Akbar, akan berat jika usulan remisi dipermasalahkan. Ia ingin masyarakat mengerti dengan keputusan remisi yang sudah diatur dalam PP Nomor 99 tahun 2012.

"Remisi kalau dipermasalahkan berat. Yang selalu disalahkan selalu lapas, padahal vonis diberikan saat pemeriksaan di pengadilan. Kami pelaksana undang-undang, apa yang ada di undang-undang kami laksanakan kalau tidak ingin ada remisi hapuskan undang-undangnya," tegas Akbar.

Catatan :
Opini diolah dari pendapat pribadi dan mengutip berita dari  metrotvnews.com

Rabu, 02 Januari 2013

Pemerintah Perketat Remisi, Asimilasi, dan Bebas Bersyarat Napi Koruptor, Narkoba, dan Terorisme


Dengan alasan bahwa kejahatan yang dilakukannya merupakan kejahatan luar biasa yang mengakibatkan kerugian besar bagi negara atau masyarakat, dan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, Pemerintah resmi memperketat pemberian hak remisi, asimilasi dan bebas bersyarat bagi narapidana (Napi) tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional lainnya.
Ketentuan yang memperketat pemberian remisi, asimilasi, dan bebas bersyarat bagi Napi tindak pidana terorisme, korupsi, Narkoba (termasuk di dalamnya narkotika dan prekursor narkotika, dan psikotropika) kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisir lainnya itu tertuang dalam Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 12 November 2012 lalu.
PP No. 99/2012 yang merupakan perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 ini, hanya merubah ketentuan Pasal 34 tentang tata cara mendapatkan remisi, Pasal 36 tentang tata cara mendapatkan asimilasi , Pasal 39 tentang pencabutan asimilasi, dan Pasal 43 tentang Pembebasan Bersyarat.
Soal Remisi
Dalam hal pemberian remisi, Pasal 34 PP No. 99/2012 masih memuat ketentuan sebagaimanaPeraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 yaitu remisi diberikan kepada Napi dan Anak Pidana yang telah memenuhi syarat: a. berkelakukan baik; dan b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
Namun PP No. 99/2012 menambahkan ketentuan, bahwa persyaratan berkelakan baik harus dibuktikan dengan: a. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam wakt 6 (enam) bulan terakhir terhitung tanggal pemberian remisi; dan b. telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik.
Sementara itu pemberian Remisi bagi Napi  tindak pidana terorisme, narkoba, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi ketentuan Pasal 34 PP No. 99/2012 di atas, juga harus memenuhi persyaratan:
  1. Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
  2. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan;
  3. Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar kesetiaan kepada NKRI secara tertulis, atau tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis untuk Napi WNA.
“Untuk Napi Narkoba pemberian remisi hanya berlaku untuk Napi yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun,” bunyi Pasal 34A Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 itu.
Disebutkan dalam PP itu, Remisi diberikan oleh Menteri Kehakiman setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait (tadinya hanya Dirjen Pemasyarakatan).
Pasal 34C PP No. 99/2012 ini juga menegaskan, Menteri Kehakiman dapat memberikan Remisi kepada Anak Napi dan Napi selain Napi yang dipidana karena melakukan tindak pidana terkait narkoba, korupsi, terorisme, kejahatan HAM berat, atau kejahatan transnasional terorganisir lainnya atas Napi yang: a. dipidana dengan masa pidana paling lama 1 (satu) tahun; b. berusia di atas 70 (tujuh puluh) tahun; atau c. menderita sakit berkepanjangan.
Sumber : SETKAB RI


Senin, 12 Maret 2012

Pukat UGM : Putusan Remisi PTUN Keliru


Jakarta - Oce Madril, Direktur Advokasi Pukat Universitas Gajah Mada (UGM) menilai, dikabulkannya gugatan moratorium remisi koruptor oleh majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta merupakan langkah keliru.

"Saya kira pertimbangan putusan PTUN itu karena majelis hakim gagap pemahaman asas hak asasi, pemerintahan yang baik, pembebasan bersyarat, dan remisi. Itu kekeliruan yang sangat nyata," tandasnya, di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (10/3).

Menurutnya, jika putusan majelis hakim mengacu pada UUD 1945 yang menyatakan hak asasi melekat sejak lahir, namun korupsi bukan bawaan dari lahir, sehingga pertimbangan hukum tidak nyambung karena tidak memahami konsep hak asasi, pembebasan bersyarat, dan remisi.

Selain itu, kebijakan ini mempunyai landasan hukum karena ada PP dan aturannya. Karena itu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mengajukan banding.

"Banding untuk menegakkan hukuman koruptor dan agar kebijakan ini tidak dicap sebagai pencitraan. Logika dan alasan hukum hakim harus ditantang lagi. Kalau perlu, hakimnya dilaporkan ke MA," tegasnya.

Menurutnya, memang remisi adalah salah satu hak terpidana sesuai diatur pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Namun, walaupun demikian, untuk mendapatkan remisi bukan hanya mengacu pada ayat (1), tapi juga harus membaca ayat (2) pasal tersebut yang menyatakan, syarat tersebut diatur peraturan pemerintah, yakni harus mendapat izin dari Dirjen Pemasyarakatan.

"Untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dalam memberikan remisi, maka Menhukham yang harus mengambil langkah," ungkapnya.

Remisi diatur dalam Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pasal 14 undang-undang itu menyebutkan, salah satu hak terpidana adalah mendapatkan pengurangan masa pidana atau remisi.

Pelaksanaan undang-undang ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Remisi diberikan kepada narapidana yang berkelakuan baik selama di penjara dan telah menjalani hukuman minimal selama enam bulan. Bagi narapidana korupsi, berlaku ketentuan khusus.

Pasal 34 ayat 3 PP No. 28/2006 mengatur bahwa remisi baru dapat diberikan setelah menjalani sepertiga masa hukuman pidana. Ketentuan ini juga berlaku untuk terpidana kasus terorisme, narkotika, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya. [IS]

Sumber : GATRA

Inilah Kelemahan Putusan PTUN Terkait Remisi Koruptor Versi 7 LSM


Ahmad Toriq - detikNews
Senin, 12/03/2012 20:23 WIB

Jakarta Sebanyak tujuh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil menemukan beberapa kelemahan putusan majelis hakim pada kasus gugatan moratorium remisi koruptor. Inilah beberapa kelemahan tersebut versi Koalisi Masyarakat Sipil.
"Kami menemukan beberapa persoalan mendasar pada putusan hakim PTUN yang mengabulkan gugatan aturan pengetatan pembebasan bersyarat untuk koruptor," kata Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Alvon Kurnia Palma.
Alvon menyampaikan hal tersebut dalam acara rilis media Persoalan Putusan PTUN Pengetatan Remisi dan Pembebasan Bersyarat Untuk Koruptor di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jl Diponegoro, Jakarta, Senin (12/3/2012).
Kajian mengenai putusan tersebut dilakukan oleh tujuh LSM yang menamakan dirinya Koalisi Masyarakat Sipil. Ketujuh LSM tersebut terdiri dari Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), Indonesian Legal Rountable (ILR), Transparancy International Indonesia (TII), Indonesian Corruption Watch (ICW), Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum UGM (Pukat UGM), dan Pusat Studi Konstitusi (PUSAKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas.
Pada paparan hasil kajiannya, Koalisi Masyarakat Sipil diwakili oleh Direktur YLBHI Alvon Kurnia Palma, Koordinator MTI Jamil Mubarok, Koordinator Div. Hukum ICW Febri Diansyah, dan Peneliti ILR, Refki Saputra. Beberapa kelemahan putusan hakim menurut Koalisi Masyarakat Sipil diantaranya:
1. Hakim tidak berwenang memeriksa perkara ini karena bukan objek tata usaha negara. SK pembebasan bersyarat dari Kemenkum HAM dinilai belum final dan masih dapat diperbaiki. Sehingga SK tersebut seharusnya tidak dapat diajukan ke PTUN.
2. Hakim tidak cermat dan tidak mampu mengklasifikasikan perbedaan mendasar dari para penggugat. Dari tujuh penggugat, tiga orang diantaranya bisa diklasifikasikan pembebasan bersyaratnya belum dilaksanakan. Karena tanggal pembebasan bersyaratnya sebelum tanggal dikeluarkannya SK pengetatan remisi pada 16 Nopember 2011. Sedangkan empat penggugat lainnya masih belum jatuh tempo pembebasan bersyaratnya. Sehingga seharusnya belum merasa dirugikan dan tidak seharusnya melakukan gugatan.
3. Mengacu pada poin 2, Seharusnya hakim menerbitkan putusan sela dan menyatakan tidak menerima gugatan sebagian penggugat.
4. Hakim salah menerapkan hukum. Hakim menggunakan pasal 24 ayat (1), (4) dan pasal 25 ayat (2) Permenkumham M.01 tahun 2007. Padahal pasal tersebut hanya bisa diterapkan jika pembebasan bersyarat sudah dilakukan, yaitu jika terpidana sudah di luar lapas. Dalam kasus ini pembebasan bersyarat belum dilakukan.
5. Hakim menggunakan aturan lama tanpa menyebutkan perubahan aturan tersebut. Peraturan yang dimaksud adalah Permen Hukum dan HAM No. M.01.PK.04-10 tahun 2007. Padahal Permen tersebut sudah diganti dengan No. M.HH-02.PK.05.06 tahun 2010.
6. Hakim tidak mampu membedakan antara Hak Asasi Manusia (HAM) yang diatur dalam UUD 1945. HAM merupakan hak kodrati dan bukan pemberian siapa-siapa. Sedangkan hak narapidana adalah hak yang diberikan oleh negara.
7. Hakim tidak mempertimbangkan aspek pemberantasan korupsi sebagai salah satu pertimbangan substansial.
8. Hakim mengesampingkan keterangan ahli dengan alasan ada pertentangan antara keterangan ahli dari pihak penggugat dan tergugat.

Sumber : DETIK

Kumpulan Ulasan Yusril Ihza Mahendra tentang Moratorium REMISI


Kumpulan ataupun rangkuman penjelasan Yusril Ihza Mahendra ini penulis rangkum dari facebookpage beliau dengan tujuan selain untuk dokumen pribadi karena berkenaan langsung dengan bidang pekerjaan, juga diharapkan menjadi bahan kajian pembaca sekalian. Terima Kasih.



Moratorium dan Asas yang Dilanggar

Banyak kalangan, Wartawan, Akademisi bahkan masyarakat awam yang bertanya kepada saya tentang pernyataan saya yang menyebutkan bahwa Keputusan Pencabutan Pembebasan Bersyarat (KPPB) oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Memang, salah satu yang menjadi poin gugatan yang saya ajukan dan dimenangkan oleh PTUN Jakarta, selain bahwa KPPB bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adalah bahwa penerbitan Keputusan Pencabutan Pembebasan Bersyarat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, baik yang terdapat dalam UUD 1945, KUHP maupun dalam Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Pelanggaran-pelanggaran asas itu adalah pelanggaran terhadap:
Asas Legalitas, terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menyatakan tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Asas inilah menjadi acuan bagi penerapan peraturan sekaligus perlindungan terhadap Hak Asasi manusia di Indonesia;

Asas Retroaktif, yang melarang berlakunya undang-undang secara surut;

Azas Kepastian Hukum, adalah azas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Pemerintah;

Azas Tertib Penyelenggaran Negara, adalah azas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara;

Azas Keterbukaan, adalah azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara;

Azas Proporsionalitas, adalah azas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;

Azas Profesionalitas, adalah azas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

Azas Akuntabilitas, adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Mudah-mudahan hal ini menjadi perhatian kita bersama, khususnya bagi para pengambil kebijakan di negeri ini.


LOGIKA PROFESSOR DENNY INDRAYANA TENTANG MURID NAIK KELAS

Bersikeras mempertahankan ketidakmauannya memberikan bebas bersyarat kepada napi koruptor, di TV One pagi tadi Denny membandingkan murid kelas 5 SD yang akan naik kelas 6. Meskipun anak itu berhak, kata Denny, anak itu tidak otomatis naik kelas. Pelaksanaan hak anak itu tergantung gurunya. Jadi, gurunya boleh saja menaikkan atau tidak menaikkan kelas anak itu. Analog dengan itu, meskipun napi koruptor berhak untuk bebas bersyarat, namun hak itu tidak otomatis didapatnya. Tergantung Menkumham mau memenuhi hak itu atau tidak.

Saya tercengang menyimak uraian Professor Deny Indrayana di atas. Mungkin beliau lupa bahwa yang dinamakan dengan "hak" itu adalah kepentingan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum. Padanan dari hak itu ialah kewajiban. Normalnya, tidak ada hak tanpa kewajiban. Kalau anak kelas 5 SD itu sudah memenuhi segala syarat yang ditetapkan untuk naik kelas, maka dia berhak untuk itu dan haknya dijamin dan dilindungi hukum. Gurunya wajib menaikkan kelas anak itu. Kalau gurunya tidak mau memenuhi kewajibannya, maka anak itu berhak untuk menuntut gurunya agar haknya dipenuhi. Kalau guru tadi tetap menolak, maka gurunya itu dapat digolongkan sebagai guru zalim atau sewenang-wenang.

Analog dengan ilustrasi di atas, setiap napi, tidak terkecuali napi koruptor, berhak untuk bebas bersyarat sebagaimana diatur dalam UU Pemasyarakatan. Syarat-nya diatur dalam PP dan Peraturan Menteri. Maka, kalau napi koruptor itu sudah memenuhi segala sayarat yang dibutuhkan, mereka berhak untuk mendapat bebas bersyarat. Menkumham wajib memenuhi hak mereka. Napi koruptor tadi berhak menuntut Menkumham untuk memenuhi kewajibannya. Jika Menkumham ngotot tidak mau memenuhinya, maka tidak ada kata yang lebih pantas untuk mengatakan bahwa Menkumham itu adalah manusia zalim atau sewenang-wenang.

Maka saya heran dengan logika Professor Denny Indrayana itu..



DENNY INDRAYANA DAN KEPANIKAN SEBUAH REZIM

Serangan bertubi-tubi Denny Indrayana terhadap saya pasca kekalahan di PTUN Jakarta, sesungguhnya menggambarkan kepanikan sebuah rezim yang sedang berkuasa. Sejak awal memerintah, SBY telah bertekad untuk memberantas korupsi dan berjanji akan memimpin sendiri pemberantasan korupsi. Namun langkah yang ditempuh SBY bukannya menyiapkan konsepsi dan langkah besar secara sistematis dalam memerangi korupsi, melainkan membentuk tim-tim ad hoc, mulai dari Timtas Tipikor sampai Satgas Pemberantasan Anti Mafia Hukum. Hasilnya, boleh dikatakan nihil. Korupsi bukannya berhasil diberantas, malah makin melebar dan meluas, secara struktural dan sistemik. Kekuasaan rezim dibangun dengan dukungan finansial yang luar biasa untuk meraih kemenangan dalam Pemilu. Tokoh-tokoh partai yang penguasapun, bukannya menjadi pelopor pemberantasan korupsi, malah mulai terlibat mempraktikkannya. Kalau rezim dibangun dengan dukungan uang yang besar, dan pimpinan partai penguasa juga dipilih dengan uang yang berbicara, maka apa lagi yang diharapkan dari rezim dan partai demikian untuk memberantas korupsi di negeri ini.

Pemberantasan korupsi memerlukan pendekatan menyeluruh. Aturan hukum harus diperbaiki dan sistem harus diperkuat. Adalah sia-sia berteriak ingin memberantas korupsi, sementara norma hukum tidak diperbaiki, dan sistem bernegara yang dibangun malah mendorong dan membuka peluang lebar-lebar untuk korupsi. Sisi lain pemberantasan korupsi yang tidak boleh diabaikan adalah keteladanan sang pemimpin. Hukum harus ditegakkan terhadap siapapun, terutama terhadap diri sendiri. Namun rezim ini mengulang kembali praktik rezim lama. Ketika korupsi diduga melibatkan orang-orang yang berada di puncak kekuasaan dan partai yang berkuasa, langkah pemberantasan korupsi seakan menjadi mandul. Rakyat takkan pernah percaya iktikad baik rezim untuk memberantas korupsi selama mega skandal korupsi seperti kasus Bank Century tak pernah tersentuh oleh hukum.

Di tengah kepanikan tudingan kegagalan memberantas korupsi, rezim berupaya untuk membangun citra bahwa dirinya bersih. Dalam konteks pembangunan citra itu, cara-cara ad hoc dan parsial kembali ditempuh, termasuk "moratorium" dan "pengetatan pemberian remisi" yang disebut-sebut akan mampu menimbulkan "efek jera" bagi koruptor. Langkah parsial seperti itupun tidak dilakukan dengan persiapan yang matang dan konsepsional: konstitusi diabaikan dan undang-undang ditabrak melalui "kebijakan" yang terkesan seadanya dan seenaknya melalui Staf Khusus Presiden yang belakangan diangkat menjadi Wamenkumham, Professor Denny Indrayana. Ketika langkah dikritik, rezim bukannya introspeksi malah menyerang balik menuduh kelompok kritis sebagai pro-koruptor, pembela koruptor dan bahkan memimpin "corruptor fight back". Padahal, yang dilakukan pengkritik esensinya bukanlah membela korupsi, sebaliknya malah menelanjangi rezim yang telah gagal memerangi korupsi. Bahkan, rezim sendiri diduga kuat terlibat dalam praktik-praktik korupsi yang ingin mereka perangi.

Esensi kegagalan penanganan korupsi kemudian dibelokkan menjadi serangan bersifat propaganda bermata dua: di satu sisi ingin menutupi kegagalan dan menunjukkan kepada rakyat bahwa mereka adalah kampiun anti korupsi, dan di sisi lain memonjokkan lawan dengan dengan menuduhnya untuk membangun stigma sebagai pro dan bahkan pembela korupsi. Rezim yang mencoba bertahan dengan menggunakan propaganda politik a la Hitler dan Jozeph Goebbels, dalam sejarah tak pernah berhasil untuk bertahan. Karena mereka adalah penipu yang sebenarnya yang menggunakan kedok-kedok kekuasaan yang berlapis-lapis membela diri dari kegagalan. Namun suatu ketika, kedok-kedok akan terbuka, yang akhirnya akan mempermalukan mereka di hadapan rakyatnya sendiri...



BERPIKIR JERNIH

Polemik tentang apa yang saya lakukan dengan dikabulkannya gugatan yang kami ajukan di PTUN Jakarta terus berkembang, bahkan dalam beberapa hal sudah melenceng terlalu jauh dari substansi persoalan.

Tidaklah benar saya menjadi pembela koruptor, seperti disebut oleh Denny dan banyak komentator baik di media arus utama maupun sosial media. Saya juga tidak bicara tentang hak asasi koruptor dalam gugatan ke pengadilan.

Kami menggugat Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Sebuah keputusan Menteri haruslah berdasarkan undang-undang. Kalau tidak, keputusan tersebut batal, meskipun keputusan itu menyangkut koruptor. Inilah prinsip negara hukum.

Sekarang, koruptor yang dibenci. Dulu PKI yang dibenci. Namun keadilan harus ditegakkan terhadap siapapun, meskipun terhadap orang yang kita benci, seperti dikatakan al-Qur'an “jangan sekali-kali kebencian kalian terhadap sekelompok orang menyebabkan kalian berlaku tidak adil terhadap mereka. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa”.

Esensi dari apa yang saya lakukan, bila dilihat dengan pikiran yang jernih dan jauhkan diri dari sikap a priori, bukanlah saya menjadi pembela koruptor, tetapi saya membela ketidakadilan yang dilakukan oleh penguasa.

Kita tidak boleh menggunakan sentimen kebencian untuk membenarkan suatu tindakan yang tidak adil dan tidak berdasarkan hukum yang berlaku. Implikasi dari tindakan demikian, kita akan menggeser prinsip negara hukum menjadi negara kekuasaan atau negara diktator.

THINK CLEARLY a polemic about what I'm doing with dikabulkannya suit we submitted in PTUN Jakarta continues to grow, even in some ways already deviated too far from the substance of the matter.
It is not true I am a defender of the deeds, as called by Denny and many commentators in the mainstream media and social media. I'm also not talking about rights deeds in a lawsuit to court.
Us sues Decree Minister of Justice and human rights to the country's administrative court. A Minister's decision shall be based on law. If not, the decision is void, though that decision concerns the corruptor. This is the principle of State law.
Now, the corruptor was hated. PKI used to be hated. However, justice should be enforced against anyone, even though the people we hate, as said al-Qur'an "never hate you guys against a group of people cause you guys apply unfairly against them. Apply, because it's fair adillah closer to piety ".
The essence of what I was doing, when viewed with a clear mind and keep away from the attitude of a priori, is not me being a defender of the corruptor, but I stand up for injustice committed by the ruler.
We should not use the sentiments of hatred to justify an action that is unfair and not based on applicable law. The implications of such actions, we will shift the principles of State law to the State power or State dictator.

Rabu, 07 Maret 2012

Yusril: 3 Alasan Pengetatan Remisi Terpidana Korupsi Dibatalkan PTUN



Arbi Anugrah - detikNews
Rabu, 07/03/2012 15:50 WIB

Jakarta Muka sumringah terpancar dari Yusril Ihza Mahendra. Selaku pengacara tujuh terpidana korupsi, usahanya berhasil membatalkan Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) yang mengetatkan remisi bagi terpidana korupsi. Lalu mengapa pengetataan remisi bagi terpidana korupsi dihapus?

"Pertama SK Menkum HAM tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku," kata Yusril usai sidang di PTUN Jakarta, Jalan Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang, Jakarta, Rabu (7/3/2012).

Alasan selanjutnya, SK tersebut bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik karena tidak dilakukan berdasarkan prosedur yang benar. "Ketiga, SK tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dibidang pemasyarakatan," tambah mantan Menkum HAM ini.

Berdasarkan ketiga alasan tersebut maka gugatan para pemohon dikabulkan. Tidak hanya itu SK tersebut harus dicabut dan batal demi hukum. Hakim juga memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk mencabutnya.

"Kemudian kalau sekiranya dilakukan banding dan kasasi atas perkara ini oleh Menkum HAM, maka putusan pengadilan juga memerintahkan penundaan pada berlakunya SK Menkum HAM itu. Jadi meski besok ada banding dan kasasi, tapi mereka yang sekarang dipidana di lembaga permasyarakatan yang mengajukan permohonan ini harus dibebaskan," ujar Yusril.

Yusril menjadi pengacara 7 penggugat SK Menkum HAM yang juga terpidana korupsi. Mereka adalah terpidana kasus suap cek pelawat pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS BI), yaitu Ahmad Hafiz Zawawi, Bobby Satrio Hardiwibowo Suhardiman, dan Hengky Baramuli; dua terpidana kasus korupsi PLTU Sampit yaitu Hesti Andi Tjahyanto, dan Agus Widjayanto Legowo; dan dua lainnya terpidana kasus pengadaan alat Puskesmas keliling, yaitu Mulyono Subroto, dan Ibrahim.

Ketujuh terpidana kasus korupsi tersebut awalnya mendapat Putusan Bebas (PB) yang dikeluarkan pada 30 Oktober 2011, terhadap 11 orang. Namun PB tersebut tiba-tiba dibatalkan setelah Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas) mengeluarkan moratorium remisi pada 31 Oktober 2011. Mereka akhirnya melakukan gugatan ke PTUN Jakarta.

Sumber : DETIK

Minggu, 11 Desember 2011

Pengetatan VS Moratorium REMISI



Isu tentang remisi hingga saat ini masih saja ramai diperbincangkan. hal ini tentu saja berkaitan karena "remisi" yang diutak atik adalah remisi bagi terpidana korupsi, makanya jadi rame, coba kalau remisi bagi penjahat kelas bawah pasti ga bakal seheboh ini.
Insan Pemasyarakatan pun dibuat "sedikit" kebingungan dengan kondisi ini, karena merupakan pihak yang berhadapan langsung dengan pelaksanaan pemberian remisi dan tentu saja berhadapan langsung dengan pihak yang diberi remisi yaitu narapidana koruptor. persoalan remisi tidak hanya sebatas pemberian hak saja, tetapi juga berimbas pada hak-hak berikutnya yaitu pemberian hak asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK), Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Pembebasan Bersyarat (PB) bagi yang bersangkutan. aturan dan kebijakan boleh berubah dan berganti tetapi seharusnya memikirkan efek pelaksanaannya di lapangan.
dalam tulisan ini saya hanya mencoba untuk merangkum beberapa pendapat ahli tentang isu pengetatan atau moratorium remisi ini, bukan takut untuk berpendapat, tapi yang lebih penting seharusnya adalah bahwa KONSISTENSI ATURAN itu penting, kemudian HUKUM IDEALNYA TIDAK TERPENGARUH OLEH KEPENTINGAN POLITIK.
Berikut beberapa pendapat para ahli tersebut yang penulis review dari berbagai sumber :
1. Denny Indrayana (Wamenkumham)
"Beberapa kalangan keliru memahami kebijakan ini sebagai penghapusan remisi dan pembebasan bersyarat. Padahal tidak dihapus, tetapi dilakukan pengetatan dengan syarat dan kriteria yang terukur serta dapat dipertanggungjawabkan. pengetatan ini dilakukan karena korupsi merupakan kejahatan luar biasa, sehingga cara memberantasnya juga harus luar biasa".
(http://nasional.vivanews.com/news/read/261188-denny--remisi-tidak-dihapus--cuma-diketatkan)

2. Romli Atmasasmita (Ahli Hukum Pidana Universitas Padjadjaran)

"efek jera seharusnya diberikan pada saat penjatuhan hukuman di pengadilan..Bukan setelah hukuman diberikan lalu dirampas lagi kemerdekaan mereka,". Kalau remisi dan pembebasan bersyarat dicabut, menurut Romli, terpidana dihukum dua kali.
(http://www.tempo.co/read/news/2011/12/12/063371123/Romli-Menentang-Penghapusan-Remisi)
dalam kaitannya dengan pernyataan tersebut, Romli Atmasasmita menyebutkan bahwa Korupsi termasuk kejahatan luar biasa dan harus ditangani secara luar biasa baik dalam tingkat penyidikan maupun pada tingkat pemeriksaan di muka pengadilan. Namun seketika putusan pengadilan telah dijatuhkan dan mengubah status terdakwa menjadi terpidana apalagi setelah memperoleh putusan pengadilan yang tetap maka tidak ada lagi perlakuanperlakuan yang luar biasa terhadap terpidana korupsi atau terorisme.

Karena keberadaan mereka di dalam lembaga pemasyarakatan bukan termasuk ranah penegakan hukum (law enforcement) lagi melainkan ranah pembinaan narapidana (treatment). Atas dasar pembedaan tersebut maka sejak lama telah diakui perbedaan yang signifikan antara penghukuman (punishment) di satu sisi dan pembinaan narapidana (treatment of prisoners) di sisi lain.

3. Hak Interpelasi DPR
Melalui hak interpelasi, DPR ingin meminta keterangan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, khususnya terkait kebijakan Menteri Hukum dan HAM tentang moratorium remisi yang tertuang dalam Surat Edaran Dirjen PAS Nomor PAS - HM.01.02-42 tertanggal 31 Oktober 2011 perihal Moratorium Pemberian Hak Narapidana Tindak Pidana Korupsi dan Terorisme.

Surat edaran itu dinilai tidak memiliki dasar hukum sekaligus melanggar ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Antara lain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Ada 26 anggota Dewan yang berasal dari tujuh fraksi yang meneken persetujuan hak interpelasi. Tujuh fraksi itu antara lain Fraksi Golkar, PDI Perjuangan, PPP, Hanura, Gerindra, dan PAN. Sedangkan Demokrat dan PKB tidak turut serta menandatangani usulan hak interpelasi.
(http://www.tempo.co/read/news/2011/12/08/078370646/Moratorium-Remisi-Koruptor-Berujung-Interpelasi)

4. Yusril Ihza Mahendara (Mantan Menkumham)
"adanya kebijakan moratorium remisi bagi terpidana korupsi sangat berpotensi menimbulkan kekacauan di dalam penjara. Keputusan itu sebut Yusril jelas diambil tanpa pertimbangan dan sangat otoriter, serta bertentangan dengan aturan negara hukum yang sedang dijalankan saat ini"

"Hak remisi ini diatur bukan hanya dalam UU tapi juga konstitusi, konvensi PPB melawan korupsi (UN Convention Against Coruption), Tokyo Rules dan sebagainya,” imbuhnya.

"Hak remisi ini dalam seluruh peraturan domestik dan internasional yang ada melekat pada narapidana. Sudah menjadi aturan diseluruh dunia, bahwa hukuman penjara dapat dikurangi atau dipercepat jika narapidana memiliki kelakuan baik. Dengan demikian, jika UU nya pun diubah sehingga tidak ada pemberian remisi, hal ini masih bisa di chalenge atau diperdebatkan. Hukum tidak boleh berlaku diskrimintif,”

"Remisi dimanapun adalah hak narapidana yang wajib diberikan. Pengaturannya menurut Yusril pun sangat detail dan tertuang dalam UU Pemasyarakatan untuk remisi dan PP untuk pembebasan bersyarat"

5. Chandra Hamzah (Wakil Ketua KPK)
"moratorium remisi koruptor bukanlah hal signifikan dalam pemberantasan korupsi. moratorium tak cukup memberikan efek jera. Apalagi, hingga kini sejumlah poin strategis belum diselesaikan. Di antaranya, penuntasan sistem single identity, pengaturan tentang pembatasan transaksi tunai, pengaturan penggunaan paspor untuk menghindari paspor ganda, kejelasan administrasi badan hukum, pelaporan harta kekayaan yang teratur. Saya melihatnya begini, aturan mengenai remisi sudah ada, cuma apa yang dikatakan berkelakuan baik itu yang sebenarnya apa, kadang-kadang penilaiannya sangat subyektif,"
(http://mobile.seruu.com/utama/hukum-a-kriminal/artikel/chandra-hamzah-moratorium-remisi-untuk-koruptor-bukan-solusi-atasi-korupsi)

Rabu, 07 September 2011

Sekilas Pemberian Remisi di Berbagai Negara


1. Kanada

Di negara Kanada pemberian remisi dilakukan berdasarkan Queen’s Printer Act RSPEI 1988, Cap. O-1 dan Prisons and Reforatories Act dan UU Kepenjaraan dan Reformasi. Undang Undang Negara Federal Kanada secara otomatis memberikan pengurangan masa pidana sebanyak satu pertiga dari masa pidana. Contoh, seorang napi yang mendapatkan pidana 90 (sembilan puluh) hari penjara, secara otomatis mendapatkan pengurangan masa pidana maksimum 30 (tiga puluh) hari.

Narapidana tidak diberikan pengurangan apabila :

- Tidak berpartisipasi dalam kegiatan lapas;

- Melanggar aturan violete the zero tolerance policy terhadap petugas pemasyarakatan;

- Tidak mampu memenuhi standar berperilaku positif.

2. Afrika Selatan

Dalam mersepon permasalahan overcrowding penghuni penjara, kurangnya anggaran, Departemen Pelayanan Pemasyarakatan telah beberapa kali memberikan remisi khusus (special remission), diluar remisi biasa yang sudah diberikan secara rutin. Dalam kurun waktu 30 Maret 1990 dan 30 Juni 1994, remisi khusus diberikan kepada 94.128 orang napi.

Selain remisi khusus tersebut, juga diberikan remisi yang disebut sebagai Goodwill and Bursting Remission pada Desember 1990, April 1991, Juli 1991 dan Januari 1993. Undang Undang Pemasyarakatan Nomor 8 Tahun 1959 di Afrika Selatan diubah pada tahun 1993, untuk merancang kembali kebijakan menyangkut pengurangan pidana maupun pelepasan narapidana.

3. Thailand

Remisi Thailand diberikan berdasarkan UU Penitentiary Tahun 1936 dan Peraturan Pemerintah Tahun 1978. Remisi diberikan kepada napi dengan klasifikasi berkelakuan baik, sangat baik dan terbaik (good, very good and exellent class). Selain itu, pada saat tertentu, Raja Thailand memberikan remisi khusus, biasanya pada ulang tahun Raja.

Pada klasifikasi baik, narapidana akan mendapatkan pengurangan pidana 3 hari setiap bulannya. Klasifikasi sangat baik akan mendapatkan 4 hari setiap bulan, dan pada klasifikasi terbaik narapidana akan mendapatkan 5 hari.

Apabila seorang narapidana ditugaskan untuk bekerja diluar selama 1 hari, masa pidana mereka juga akan dikurangi sebesar 1 hari, ditambahkan dengan remisi bulanannya.

Bagi praktisi pemasyarakatan di Thailand, remisi harus tetap diberikan karena merupakan salah satu hak dari napi. Napi yang berkelakuan baik harus mendapatkan kesempatan bebas sebelum waktunya. Dari pemberian remisi tersebut napi terinsipirasi berkelakuan baik dalam lapas. Pemberian remisi juga merupakan solusi masalah over kapasitas yang sedang terjadi di Thailand.

Dalam 66 tahun, UU Kepenjaraan Nomr BE 2479 (tahun 1936) telah tiga kali dimodifikasi yaitu tahun 1977 dimana sistem penghargaan perilaku baik (Good Time Allowance) atau remisi, diperkenalkan untuk mengurangi masalah overcrowding. Kedua, tahun 1979 dan ketiga pada tahun 1980.

4. Singapura

Dasar hukum pemberian remisi di Singapura adalah Prosedur Hukum Pidana (Criminal Procedure Code). Napi yang menjalani pidana lebih dari 1 (satu) bulan secara otomatis mendapatkan remisi sepertiga.

Remisi tidak diberikan kepada napi yang sedang menjalani hukuman pelanggaran dalam penjara, sedang dirawat di rumah sakit yang disebabkan perbuatannya sendiri, dan napi yang sedang ditangkap kembali setelah melarikan diri.

5. Queensland (Australia)

Dasar hukum pemberian remisi di Queensland adalah Undang Undang Pemasyarakatan tahun 2000 (Corrective Services Act 2000). Pasal 75 mengatakan, yang berhak mendapatkan remisi adalah napi dengan masa pidana penjara dua bulan atau lebih.

6. Tasmania (Australia)

Dasar hukum pemberian remisi di negara bagian Tasmania adalah Peraturan Pemasyarakatan tahun 1998 Nomor 104 (Correction Regulation 1988, Nomor 104). Remisi diberikan kepada napi yang masa pidananya tiga bulan atau lebih.

Catatan :

Sistem remisi di berbagai negara dan kondisi di Eropa, didasarkan pada keterangan Pakar hukum pidana, Prof Dr Andi Hamzah SH dalam sebuah acara di Mahkamah Konstitusi (2005)

Sumber Artikel :

Paradigma Memelihara Napi Selama Mungkin, Laporan Studi Overcrowding Penjara oleh Persatuan Narapidana Indonesia (NAPI).