BERJUANG TANPA LELAH---CIPTAKAN RUANG PASAR TANPA PESAING DAN BIARKAN KOMPETISI TAK LAGI RELEVAN (KIM & MAUBORGNE)"
Tampilkan postingan dengan label Over Kapasitas. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Over Kapasitas. Tampilkan semua postingan

Rabu, 15 Juli 2015

Opini ; Menjelang 17 Agustus; (lagi) Media Ramai Persoalkan Remisi

"Rutinitas Pemasyarakatan setiap menjelang hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus adalah kesibukan mempersiapkan usulan Remisi Umum bagi warga binaannya. Tugas rutin ini meliputi tahapan membuat daftar usulan, pemberkasan, mengirimkan berkas usulan ke Kanwil/Ditjenpas, menerima SK Remisi, terakhir mengumumkannya pada saat tanggal 17 Agustus"


Hiruk pikuk Remisi Agustus semakin ramai ketika setiap tahun media juga tidak lupa membahas persoalan remisi. OBRAL REMISI adalah bahasa yang sangat sering digunakan media ketika membahasnya. Bagi masyarakat awam (yang keluarganya atau siapapun orang terdekatnya yang belum pernah berurusan dengan hukum/penjara/lapas), akan berpendapat dengan lantang bahwa Pemasyarakatan memang mengobral remisi, membisniskannya, karena setiap mau mendapat remisi harus membayar. Dengan lantang pula mereka akan menyebutkan remisi dihapuskan saja, karena tidak memberikan efek jera kepada narapidana.

Pernyataan yang akan sedikit berbeda muncul dari masyarakat yang keluarganya pernah berurusan dengan hukum, pendapat ini tentu saja jarang sekali di-publish media. Mereka bereaksi suka cita dengan adanya remisi, pengurangan hukuman yang merupakan hadiah berkelakuan baik ini bisa mempercepat mereka berkumpul kembali dengan sanak saudaranya sehingga peran keluarga menjadi utuh kembali.

Memang masyarakat tidak bisa disalahkan berkenaan dengan pro dan kontra terhadap pemberian remisi. Media selayaknya juga menjadi media informasi yang utuh, tidak sekedar melemparkan isu atau topik pemberitaan demi mengejar rating, walau pada faktanya memang media hidup dari rating, kalau ratingnya tinggi akan kebanjiran iklan.

Berkenaan dengan permasalahan remisi ini saya mengutip pernyataan Kasubdit Komunikasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Akbar Hadi Prabowo yang tak mempersoalkan banyaknya pernyataan negatif tentang remisi. Dia menilai, remisi efektif mengatasi kelebihan kapasitas di dalam lembaga pemasyarakatan.

"Remisi itu salah satu upaya untuk mengurangi over kapasitas secara efektif yang memang sudah diatur dalam perundang-undangan (PP No. 99 tahun 2012)," kata Akbar saat ditemui di kantornya, Jalan Veteran Raya, Jakarta Pusat, Rabu (15/7/2015).

Data yang dimiliki Ditjen PAS menunjukkan, saat ini jumlah penghuni lapas mencapai 174 ribu jiwa. Sedangkan kapasitas hunian lapas di seluruh Indonesia hanya sekitar 118 ribu jiwa.

"Selain itu, tidak berimbang jumlah petugas dengan warga binaan," imbuh Akbar.

Sehingga, lanjut Akbar, akan berat jika usulan remisi dipermasalahkan. Ia ingin masyarakat mengerti dengan keputusan remisi yang sudah diatur dalam PP Nomor 99 tahun 2012.

"Remisi kalau dipermasalahkan berat. Yang selalu disalahkan selalu lapas, padahal vonis diberikan saat pemeriksaan di pengadilan. Kami pelaksana undang-undang, apa yang ada di undang-undang kami laksanakan kalau tidak ingin ada remisi hapuskan undang-undangnya," tegas Akbar.

Catatan :
Opini diolah dari pendapat pribadi dan mengutip berita dari  metrotvnews.com

Senin, 26 Maret 2012

Kriminolog: Lapas Tak Sekadar Kelebihan Kapasitas


Analisis Kriminolog Universitas Indonesia, Arthur Josias Simon Runturambi ini patut dibaca, dihayati dan direnungkan. Dan sekali lagi ini masalah kita bersama.


TEMPO.CO , Jakarta: Masalah yang terungkap jika terjadi kerusuhan di lembaga pemasyarakatan adalah soal kapasitas dan jumlah penjaga. Padahal menurut kriminolog Universitas Indonesia, Arthur Josias Simon Runturambi, penjara tak sekadar bangunan fisik pengukung narapidana.

"Ada budaya dan kehidupan sosial yang seolah tertutupi dengan masalah fisik bangunan," ujar dia ketika dihubungi pada Kamis 23 Februari 2012.

Masalah kelebihan kapasitas dan jumlah sipir yang tak imbang adalah masalah klasik penjara. "Tak hanya terjadi di Indonesia, tapi di seluruh dunia," ujar Josias. Tapi persoalan itu memang mayoritas terjadi di penjara-penjara negara dunia ketiga.

Penjara, ujar dia, ada kultur yang hidup seperti halnya masyarakat di luar penjara. Narapidana juga memiliki kebutuhan yang sama dengan manusia bebas lainnya, seperti hiburan dan makanan yang layak. Sementara negara tidak bisa menyediakan fasilitas itu karena keterbatasan dana.

"Maka biasanya timbul kerja sama yang sulit dipahami umum," ujar Josias. Semisal kerja sama antarnapi dan petugas demi mendapat lauk yang lebih enak atau selinting rokok. Petugas terkadang perlu kompromi untuk mengabulkan keinginan para narapidana itu. Tujuannya untuk mengurangi tingkat kekacauan akibat prasarana yang belum memadai.

Situasi ini, Josias mengatakan, tidak dipahami para pejabat di tingkat atas. "Bagi mereka, penjara itu harus ketat dan tegas," katanya. Sementara fasilitas belum cukup dan memadai. Potensi untuk rusuh pun menjadi besar. "Maka petugas di lapangan biasanya melakukan penyesuaian atau adaptasi," katanya.

Sesuai dengan judulnya, "lembaga pemasyarakatan", menurut Josias, harusnya fokus pemerintah adalah pengembangan sosial agar tahanan bisa kembali ke masyarakat lagi. "Tapi ukuran seberapa sosial dan seberapa layaknya program pembinaan ini juga masih diperdebatkan," kata dia.

Yang perlu diingat pemerintah adalah di dalam penjara ada budaya yang sudah langgeng dan diwariskan karena menghadapi keterbatasan yang ada. Kalau sekadar mengubah struktur lapas atau aturan yang berlaku, tanpa menyentuh kehidupan sosial, kata Josias: "Akan sia-sia."

Kerusuhan pecah di Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan, Bali, Rabu, 22 Februari 2012, sekitar pukul 22.30 waktu setempat. Ini kelanjutan dari kerusuhan pada Ahad, 19 Februari 2012 dan Selasa, 21 Februari 2012. Narapidana melemparkan batu dan bom molotov ke petugas, sehingga petugas meninggalkan lembaga pemasyarakatan.