BERJUANG TANPA LELAH---CIPTAKAN RUANG PASAR TANPA PESAING DAN BIARKAN KOMPETISI TAK LAGI RELEVAN (KIM & MAUBORGNE)"
Tampilkan postingan dengan label Narapidana. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Narapidana. Tampilkan semua postingan

Senin, 04 Februari 2013

Napi Brasil Kabur Lewat Saluran Pembuangan Limbah



RIO DE JANEIRO, KOMPAS.com - 
Dua puluh tujuh orang narapidana dilaporkan lari dari penjara Vicente Paragibe di kota Rio de Janeiro, Brasil.
Mereka dilaporkan berhasil menyiasati sistem penjagaan di penjara tersebut dengan melarikan diri melalui saluran pembuangan limbah penjara tersebut.
Pejabat lembaga pemasyarakatan setempat mengatakan aparat keamanan sudah berhasil menangkap kembali empat dari dua puluh tujuh tahanan yang melarikan diri.
Namun petugas juga merasa yakin tahanan yang belum tertangkap tidak mungkin lolos melalui saluran pembuangan penjara tersebut.
Dalam penyelidikannya polisi telah menanyai para penjaga yang bertugas di penjara Vicente Piragibe saat peristiwa tersebut terjadi.
Polisi juga akan memeriksa tahanan yang berhasil ditangkap kembali sebelum mereka dipindahkan ke penjara lainnya.
Kelebihan kapasitas penjara merupakan persoalan yang banyak dihadapi oleh penjara di Brasil.
Seperti dikutip media lokal, seorang pejabat penjara yang enggan disebutkan namanya mengatakan penjara Vicente Piragibe dihuni 1.700 narapidana dan kadang hanya diawasi oleh sepuluh orang penjaga.

Sumber :

Rabu, 02 Januari 2013

Flashmob Narapidana Lapas Klas I Tangerang


Kreatifitas jajaran petugas pada Lapas Klas I Tangerang ini patut diapresiasi. Memanfaatkan moment trend flashmob, kegiatan flashmob narapidana ini menjadi menarik, karena bukan perkara mudah untuk mengatur sekian banyak narapidana dalam satu lokasi dengan gerakan yang sama. Sekali lagi BRAVO buat jajaran petugas di Lapas Klas I Tangerang.

Pemerintah Perketat Remisi, Asimilasi, dan Bebas Bersyarat Napi Koruptor, Narkoba, dan Terorisme


Dengan alasan bahwa kejahatan yang dilakukannya merupakan kejahatan luar biasa yang mengakibatkan kerugian besar bagi negara atau masyarakat, dan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, Pemerintah resmi memperketat pemberian hak remisi, asimilasi dan bebas bersyarat bagi narapidana (Napi) tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional lainnya.
Ketentuan yang memperketat pemberian remisi, asimilasi, dan bebas bersyarat bagi Napi tindak pidana terorisme, korupsi, Narkoba (termasuk di dalamnya narkotika dan prekursor narkotika, dan psikotropika) kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisir lainnya itu tertuang dalam Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 12 November 2012 lalu.
PP No. 99/2012 yang merupakan perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 ini, hanya merubah ketentuan Pasal 34 tentang tata cara mendapatkan remisi, Pasal 36 tentang tata cara mendapatkan asimilasi , Pasal 39 tentang pencabutan asimilasi, dan Pasal 43 tentang Pembebasan Bersyarat.
Soal Remisi
Dalam hal pemberian remisi, Pasal 34 PP No. 99/2012 masih memuat ketentuan sebagaimanaPeraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 yaitu remisi diberikan kepada Napi dan Anak Pidana yang telah memenuhi syarat: a. berkelakukan baik; dan b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
Namun PP No. 99/2012 menambahkan ketentuan, bahwa persyaratan berkelakan baik harus dibuktikan dengan: a. tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam wakt 6 (enam) bulan terakhir terhitung tanggal pemberian remisi; dan b. telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh LAPAS dengan predikat baik.
Sementara itu pemberian Remisi bagi Napi  tindak pidana terorisme, narkoba, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi ketentuan Pasal 34 PP No. 99/2012 di atas, juga harus memenuhi persyaratan:
  1. Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
  2. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan;
  3. Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar kesetiaan kepada NKRI secara tertulis, atau tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis untuk Napi WNA.
“Untuk Napi Narkoba pemberian remisi hanya berlaku untuk Napi yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun,” bunyi Pasal 34A Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 itu.
Disebutkan dalam PP itu, Remisi diberikan oleh Menteri Kehakiman setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri dan/atau pimpinan lembaga terkait (tadinya hanya Dirjen Pemasyarakatan).
Pasal 34C PP No. 99/2012 ini juga menegaskan, Menteri Kehakiman dapat memberikan Remisi kepada Anak Napi dan Napi selain Napi yang dipidana karena melakukan tindak pidana terkait narkoba, korupsi, terorisme, kejahatan HAM berat, atau kejahatan transnasional terorganisir lainnya atas Napi yang: a. dipidana dengan masa pidana paling lama 1 (satu) tahun; b. berusia di atas 70 (tujuh puluh) tahun; atau c. menderita sakit berkepanjangan.
Sumber : SETKAB RI


Selasa, 14 Februari 2012

Sejarah Rutan Salemba









Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Pusat atau yang lebih dikenal dengan sebutan Rutan Salemba dibangun pada sebidang tanah seluas 42.132m2 pada Tahun 1918 (pada waktu itu namanya Lembaga Pemasyarakatan Salemba). Sebelum tahun 1945 Lembaga Pemasyarakatan Salemba dipergunakan oleh Kolonial Belanda untuk menahan orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum Kolonial Belanda. Setelah tahun 1945 dengan kemerdekaan bangsa Indonesia dimana waktu itu Lembaga Pemasyarakatan Salemba dipergunakan untuk menampung atau menahan tahanan politik, tahanan sipil, tahanan kejaksaan, dan pelaku kejahatan ekonomi (penimbun kekayaan yang ramai pada saat itu).
Pada saat terjadinya pemberontakan G.30 S/PKI, sebagian tahanan/narapidana dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Lembaga Pemasyarakatan Glodok (sekarang pusat elektronik glodok) dan sebagian lagi ke kampus AKIP (Akademi Ilmu Pemasyarakatan) di Percetakan Negara, sekarang kampus Akademi Letigasi Republik Indonesia (ALTRI). Pada tahun 1960 sampai dengan 1980 Lembaga Pemasyarakatan Salemba dijadikan Rumah Tahanan Militer (RTM) yang khusus menahan tahanan militer dibawah pimpinan Inrehab Laksusda Jaya.
Pada tanggal 4 Februari 1980 Lembaga Pemasyarakatan Salemba, perlengkapan inventaris, serta rumah dinas yang dipergunakan oleh Inrehab Laksusda Jaya diserahkan kembali kepada Departemen Kehakiman melalui Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan IV Jakarta Raya dan Kalimantan Barat,yang saat itu dikepalai oleh Soekirman, SH. Serah terima ini berdasarkan Surat Perintah Panglima Komando Operasi Pemulihan Kesatuan dan Ketertiban tanggal 9 Januari 1980, Nomor: Sprint-12/KepKam/I/1980 dan Surat Perintah pelaksanaan Nomor : Sprint-4-5/KAHDA/I/1980 tanggal 23 Januari 1980.
Sejak tanggal 22 April 1981 Lembaga Pemasyarakatan Salemba dimanfaatkan untuk pelaksanaan penahanan bagi tahanan wanita pindahan Lembaga Pemasyarakatan Bukit Duri yang pada waktu itu dialihfungsikan menjadi lokasi pertokoan, dan setelah diadakan renovasi bangunan tahap I awal Oktober 1989, mulai ditempatkan tahanan pria dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Jakarta Pusat, Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, dan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Semakin padatnya penghuni Lembaga Pemasyarakatan Salemba,tahanan wanita yang sejak April 1981 yang menempati Blok A dan Blok B dengan persetujuan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman DKI Jakarta, dipindahkan ke Rumah Tahanan Negara Klas IIA Pondok Bambu Jakarta Timur.
Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara, maka Lembaga Pemasyarakatan Salemba bersama 24 Lembaga Pemasyarakatan lainnya yang berada diseluruh Indonesia yang mewakili 18 Kantor Wlayah Departemen Kehakiman (DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DI Jogyakarta, Jawa Timur, Sumatera Utara,Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan Bengkulu, Jambi, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Bali,NTT, NTB, Sulawesi Tengara, Sulawesi Utara, Timur-timor, Maluku, dan Irian Jaya) berubah status menjadi Rumah Tahanan Negara.
Pada tahun 2007 Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Pusat dibagi menjadi dua bagian, yaitu Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Pusat dan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Salemba. Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Salemba dikukuhkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) RI Nomor M.02-PR.07.03 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Salemba, Cibinong, Pasir Putih Nusakambangan, dan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Way Kanan, Slawi, Nunukan, Boalemo dan Jailolo tertanggal 23 Februari 2007. Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Salemba sendiri resmi operasional pada tanggal 01 April 2008.
Untuk dokumentasi foto-foto Rutan Salemba Tempo dulu, penulis menemukan gambar-gambar yang sangat bagus dan indah di blog http://nobodycorpfound.wordpress.com/2011
/06/06/tahanan-65-di-penjara-salemba/d3fb3a223410f063_large-1/
, dimana pada blog ini ditampilkan 65 foto yang dipublish pada tanggal 06 Juni 2011. Sangat sulit sekarang menemukan dokumentasi foto-foto Rutan Salemba dahulu kala, makanya saya sangat senang bisa menemukan foto pada blog tersebut. Dokumentasi yang saya miliki sendiri adalah foto-foto jaman sekarang, dimana bangunan lama sudah dipugar menjadi bangunan baru yang bertingkat
.

Rabu, 07 September 2011

Sekilas Pemberian Remisi di Berbagai Negara


1. Kanada

Di negara Kanada pemberian remisi dilakukan berdasarkan Queen’s Printer Act RSPEI 1988, Cap. O-1 dan Prisons and Reforatories Act dan UU Kepenjaraan dan Reformasi. Undang Undang Negara Federal Kanada secara otomatis memberikan pengurangan masa pidana sebanyak satu pertiga dari masa pidana. Contoh, seorang napi yang mendapatkan pidana 90 (sembilan puluh) hari penjara, secara otomatis mendapatkan pengurangan masa pidana maksimum 30 (tiga puluh) hari.

Narapidana tidak diberikan pengurangan apabila :

- Tidak berpartisipasi dalam kegiatan lapas;

- Melanggar aturan violete the zero tolerance policy terhadap petugas pemasyarakatan;

- Tidak mampu memenuhi standar berperilaku positif.

2. Afrika Selatan

Dalam mersepon permasalahan overcrowding penghuni penjara, kurangnya anggaran, Departemen Pelayanan Pemasyarakatan telah beberapa kali memberikan remisi khusus (special remission), diluar remisi biasa yang sudah diberikan secara rutin. Dalam kurun waktu 30 Maret 1990 dan 30 Juni 1994, remisi khusus diberikan kepada 94.128 orang napi.

Selain remisi khusus tersebut, juga diberikan remisi yang disebut sebagai Goodwill and Bursting Remission pada Desember 1990, April 1991, Juli 1991 dan Januari 1993. Undang Undang Pemasyarakatan Nomor 8 Tahun 1959 di Afrika Selatan diubah pada tahun 1993, untuk merancang kembali kebijakan menyangkut pengurangan pidana maupun pelepasan narapidana.

3. Thailand

Remisi Thailand diberikan berdasarkan UU Penitentiary Tahun 1936 dan Peraturan Pemerintah Tahun 1978. Remisi diberikan kepada napi dengan klasifikasi berkelakuan baik, sangat baik dan terbaik (good, very good and exellent class). Selain itu, pada saat tertentu, Raja Thailand memberikan remisi khusus, biasanya pada ulang tahun Raja.

Pada klasifikasi baik, narapidana akan mendapatkan pengurangan pidana 3 hari setiap bulannya. Klasifikasi sangat baik akan mendapatkan 4 hari setiap bulan, dan pada klasifikasi terbaik narapidana akan mendapatkan 5 hari.

Apabila seorang narapidana ditugaskan untuk bekerja diluar selama 1 hari, masa pidana mereka juga akan dikurangi sebesar 1 hari, ditambahkan dengan remisi bulanannya.

Bagi praktisi pemasyarakatan di Thailand, remisi harus tetap diberikan karena merupakan salah satu hak dari napi. Napi yang berkelakuan baik harus mendapatkan kesempatan bebas sebelum waktunya. Dari pemberian remisi tersebut napi terinsipirasi berkelakuan baik dalam lapas. Pemberian remisi juga merupakan solusi masalah over kapasitas yang sedang terjadi di Thailand.

Dalam 66 tahun, UU Kepenjaraan Nomr BE 2479 (tahun 1936) telah tiga kali dimodifikasi yaitu tahun 1977 dimana sistem penghargaan perilaku baik (Good Time Allowance) atau remisi, diperkenalkan untuk mengurangi masalah overcrowding. Kedua, tahun 1979 dan ketiga pada tahun 1980.

4. Singapura

Dasar hukum pemberian remisi di Singapura adalah Prosedur Hukum Pidana (Criminal Procedure Code). Napi yang menjalani pidana lebih dari 1 (satu) bulan secara otomatis mendapatkan remisi sepertiga.

Remisi tidak diberikan kepada napi yang sedang menjalani hukuman pelanggaran dalam penjara, sedang dirawat di rumah sakit yang disebabkan perbuatannya sendiri, dan napi yang sedang ditangkap kembali setelah melarikan diri.

5. Queensland (Australia)

Dasar hukum pemberian remisi di Queensland adalah Undang Undang Pemasyarakatan tahun 2000 (Corrective Services Act 2000). Pasal 75 mengatakan, yang berhak mendapatkan remisi adalah napi dengan masa pidana penjara dua bulan atau lebih.

6. Tasmania (Australia)

Dasar hukum pemberian remisi di negara bagian Tasmania adalah Peraturan Pemasyarakatan tahun 1998 Nomor 104 (Correction Regulation 1988, Nomor 104). Remisi diberikan kepada napi yang masa pidananya tiga bulan atau lebih.

Catatan :

Sistem remisi di berbagai negara dan kondisi di Eropa, didasarkan pada keterangan Pakar hukum pidana, Prof Dr Andi Hamzah SH dalam sebuah acara di Mahkamah Konstitusi (2005)

Sumber Artikel :

Paradigma Memelihara Napi Selama Mungkin, Laporan Studi Overcrowding Penjara oleh Persatuan Narapidana Indonesia (NAPI).