BERJUANG TANPA LELAH---CIPTAKAN RUANG PASAR TANPA PESAING DAN BIARKAN KOMPETISI TAK LAGI RELEVAN (KIM & MAUBORGNE)"
Tampilkan postingan dengan label tahanan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label tahanan. Tampilkan semua postingan

Minggu, 26 Juli 2015

Registrasi Tahanan Anak Menurut Undang Undang No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA



"....Semangat Undang Undang Nomor 11 Tahun 12 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) adalah mengutamakan sedemikian rupa anak yang berkonflik dengan hukum tidak ditahan, kalaupun si anak harus ditahan maka penahanan yang dilakukan harus singkat dan proses hukum yang dijalani harus cepat  sehingga anak mendapatkan kepastian hukum......."


Berdasarkan pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), dinyatakan bahwa ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang SPPA.  Adapun jenis penahanan tercantum dalam pasal 22 ayat (1) KUHAP dapat berupa :
1. Penahanan Rumah
yakni penahanan yang dilaksanakan di rumah tempat tinggal/kediaman tersangka atau terdakwa, perbandingan penghitungan pengurangannya adalah jumlah seluruh penahanan yang dijalankan oleh terdakwa di rumah dilakukan 1/3 (satu per tiga).

2. Penahanan Kota
yakni penahanan yang dilaksanakan di dalam kota tempat tinggal/kediaman tersangka atau terdakwa, perbandingan penghitungan pengurangannya adalah jumlah seluruh penahanan yang dijalankan oleh terdakwa di dalam kota dilakikan 1/5 (satu per lima).

3.  Penahanan Rumah Tahanan Negara atau bagi Anak penahanan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS). Penahanan terhadap anak berdasarkan Undang-undang SPPA hanya dapat dilakukan terhadap anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

4.   Penahanan dilakukan oleh pejabat yang secara yuridis berwenang melakukan penahanan yaitu :
a.      Tahanan Tingkat Kepolisian / Penyidik
Dalam perkara Anak apabila dilakukan penahanan oleh penyidik, maka lamanya penahanan adalah selama 7 (tujuh) hari. Jangka waktu penahanan dapat dilakukan perpanjangan penahanan oleh penuntut umum atas permintaan penyidik untuk jangka waktu selama 8 (delapan) hari. (PASAL 33 UU SPPA).
 b.     Tahanan Tingkat Penuntutan /  Jaksa Penuntut Umum (JPU)
Untuk kepentingan Penuntutan, penuntut umum dapat melakukan penahanan terhadap Anak untuk jangka waktu 5 (lima) hari. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang oleh Hakim Pengadilan negeri atas permintaan penuntut umum untuk paling lama 5 (lima) hari. (Ketentuan Pasal 34 UU SPPA).
c.      Tahanan Hakim Pengadilan Negeri (PN)
Untuk kepentingan pemeriksaan ditingkat pengadilan, hakim dapat melakukan penahanan terhadap Anak untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari. Jangka wktu tersebut dapat diperpanjang oleh Ketua pengadilan Negeri atas permintaan hakim untuk jangka waktu 15 (lima belas) hari (Ketentuan Pasal 35 UU SPPA).
d.     Tahanan Hakim Pengadilan Tinggi (PT)
Untuk kepentingan pemeriksaan ditingkat banding, hakim banding dapat melakukan penahanan terhadap Anak paling lama 10 (sepuluh) hari. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri paling lama 15 (lima belas) hari.
e.      Tahanan  Hakim Mahkamah Agung (MA)
Untuk kepentingan pemeriksaan ditingkat kasasi, hakim kasasi dapat melakukan penahanan terhadap Anak selama 15 (lima belas) hari. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung paling lama 20 (dua puluh) hari.

5.     Adapun ketentuan penahanan bagi anak adalah sebagai berikut :
a.      Tahanan Kepolisian / Penyidikan (Pasal 33 UU SPPA)
·  Pasal 33 ayat  1                                  :  7  hari
·  Pasal 33 ayat  2                                  :  8  hari
b.      Tahanan Kejaksaan / Penuntutan  (Pasal 34 UU SPPA)
·  Pasal 34 ayat  1                                  :  5  hari
·  Pasal 34 ayat  2                                  :  5  hari
c.      Tahanan Pengadilan Negeri  (Pasal 35 UU SPPA)
·  Pasal 35 ayat  1                                  : 10  hari
·  Pasal 35 ayat  2                                  : 15  hari
d.      Tahanan Pengadilan Tinggi / Banding  (Pasal 37 UU SPPA)
·  Pasal 37 ayat  1                                  : 10  hari
·  Pasal 37 ayat  2                                  : 15  hari
e.      Tahanan MARI / Kasasi (Pasal 38 UU SPPA)
·  Pasal 38 ayat  1                                  : 15  hari
·  Pasal 38 ayat  2                                  : 20  hari
Jumlah  hari                                        : 110  hari


Dalam tiap-tiap tingkat penahanan, apabila hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah berakhir, dan belum selesai penanganan ditiap-tiap proses, maka  Anak wajib dikeluarkan demi hukum. (ketentuan Pasal 39 UU SPPA)

Selasa, 13 Maret 2012

Duh! Tahanan Narkoba Kepergok Pakai Sabu di Rutan Salemba


Jakarta Tahanan Rutan Salemba, Jakarta Pusat, tertangkap menggunakan sabu di sel nya. Selain itu, polisi juga menemukan bong dan sabu sisa dipakai sebesar 0,9 gram.
"Kejadian tadi malam pukul 02.00 WIB, dini hari tadi, mereka menggunakan sabu di dalam sel," kata Kanit Reskrim Polsek Cempaka Putih, AKP Gozali Luhulima, saat ditemui wartawan di Mapolsek Cempaka Putih, Jl Letjend Suprapto, Jakarta, Selasa (13/3/2012).
Kedua tersangka tersebut atas nama Bobi dan Akuang. Mereka merupakan tahanan Polres Jakbar, yang sudah divonis 5 tahun penjara karena terkena kasus narkoba.
"Mereka berdua sudah jalani masa tahanan sekitar 3 tahunan," terangnya.
Kejadian bermula ketika kedua tersangka tersebut sedang menggunakan narkoba di dalam ruang tahanannya. Sipir yang curiga pun mengecek sel mereka. Kedua orang ini pun langsung diciduk oleh sipir dan diserahkan ke Polsek Cempaka Putih.
"Mereka ditangkap oleh dua sipir penjara, yaitu Wisnu dan Hamtari, setelah ditangkap kita geledah ruangannya dan temukan sabu 0,9 gram," papar Gozali.
Gozali menambahkan, kedua tahanan tersebut akan dijerat hukuman yang berbeda, sehingga masa tahanannya akan ditambahkan.
"Mereka terancam pasal 112 KUHP tentang narkoba, setelah menjalani masa tahanan di kasus sebelumnya," imbuhnya.

Sumber : DETIK

Selasa, 14 Februari 2012

Sejarah Rutan Salemba









Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Pusat atau yang lebih dikenal dengan sebutan Rutan Salemba dibangun pada sebidang tanah seluas 42.132m2 pada Tahun 1918 (pada waktu itu namanya Lembaga Pemasyarakatan Salemba). Sebelum tahun 1945 Lembaga Pemasyarakatan Salemba dipergunakan oleh Kolonial Belanda untuk menahan orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum Kolonial Belanda. Setelah tahun 1945 dengan kemerdekaan bangsa Indonesia dimana waktu itu Lembaga Pemasyarakatan Salemba dipergunakan untuk menampung atau menahan tahanan politik, tahanan sipil, tahanan kejaksaan, dan pelaku kejahatan ekonomi (penimbun kekayaan yang ramai pada saat itu).
Pada saat terjadinya pemberontakan G.30 S/PKI, sebagian tahanan/narapidana dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Cipinang, Lembaga Pemasyarakatan Glodok (sekarang pusat elektronik glodok) dan sebagian lagi ke kampus AKIP (Akademi Ilmu Pemasyarakatan) di Percetakan Negara, sekarang kampus Akademi Letigasi Republik Indonesia (ALTRI). Pada tahun 1960 sampai dengan 1980 Lembaga Pemasyarakatan Salemba dijadikan Rumah Tahanan Militer (RTM) yang khusus menahan tahanan militer dibawah pimpinan Inrehab Laksusda Jaya.
Pada tanggal 4 Februari 1980 Lembaga Pemasyarakatan Salemba, perlengkapan inventaris, serta rumah dinas yang dipergunakan oleh Inrehab Laksusda Jaya diserahkan kembali kepada Departemen Kehakiman melalui Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan IV Jakarta Raya dan Kalimantan Barat,yang saat itu dikepalai oleh Soekirman, SH. Serah terima ini berdasarkan Surat Perintah Panglima Komando Operasi Pemulihan Kesatuan dan Ketertiban tanggal 9 Januari 1980, Nomor: Sprint-12/KepKam/I/1980 dan Surat Perintah pelaksanaan Nomor : Sprint-4-5/KAHDA/I/1980 tanggal 23 Januari 1980.
Sejak tanggal 22 April 1981 Lembaga Pemasyarakatan Salemba dimanfaatkan untuk pelaksanaan penahanan bagi tahanan wanita pindahan Lembaga Pemasyarakatan Bukit Duri yang pada waktu itu dialihfungsikan menjadi lokasi pertokoan, dan setelah diadakan renovasi bangunan tahap I awal Oktober 1989, mulai ditempatkan tahanan pria dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Jakarta Pusat, Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, dan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Semakin padatnya penghuni Lembaga Pemasyarakatan Salemba,tahanan wanita yang sejak April 1981 yang menempati Blok A dan Blok B dengan persetujuan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman DKI Jakarta, dipindahkan ke Rumah Tahanan Negara Klas IIA Pondok Bambu Jakarta Timur.
Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara, maka Lembaga Pemasyarakatan Salemba bersama 24 Lembaga Pemasyarakatan lainnya yang berada diseluruh Indonesia yang mewakili 18 Kantor Wlayah Departemen Kehakiman (DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DI Jogyakarta, Jawa Timur, Sumatera Utara,Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan Bengkulu, Jambi, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Bali,NTT, NTB, Sulawesi Tengara, Sulawesi Utara, Timur-timor, Maluku, dan Irian Jaya) berubah status menjadi Rumah Tahanan Negara.
Pada tahun 2007 Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Pusat dibagi menjadi dua bagian, yaitu Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Pusat dan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Salemba. Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Salemba dikukuhkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) RI Nomor M.02-PR.07.03 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Salemba, Cibinong, Pasir Putih Nusakambangan, dan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Way Kanan, Slawi, Nunukan, Boalemo dan Jailolo tertanggal 23 Februari 2007. Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Salemba sendiri resmi operasional pada tanggal 01 April 2008.
Untuk dokumentasi foto-foto Rutan Salemba Tempo dulu, penulis menemukan gambar-gambar yang sangat bagus dan indah di blog http://nobodycorpfound.wordpress.com/2011
/06/06/tahanan-65-di-penjara-salemba/d3fb3a223410f063_large-1/
, dimana pada blog ini ditampilkan 65 foto yang dipublish pada tanggal 06 Juni 2011. Sangat sulit sekarang menemukan dokumentasi foto-foto Rutan Salemba dahulu kala, makanya saya sangat senang bisa menemukan foto pada blog tersebut. Dokumentasi yang saya miliki sendiri adalah foto-foto jaman sekarang, dimana bangunan lama sudah dipugar menjadi bangunan baru yang bertingkat
.

Minggu, 18 September 2011

BUKU SAKU PENAHANAN

buku saku penahanan

Kamis, 06 Mei 2010

Penerimaan Tahanan di Rutan

A. Dasar Hukum Penerimaan Tahanan di Rutan

Untuk menerima seorang tahanan di Rutan ( Lapas ) secara sah maka pada saat seorang tahanan dibawa ke Rutan harus dilengkapi dengan surat-surat yang sah dari pihak yang menahan lengkap dengan surat pengantarnya. Adapun dasar hukum penerimaan dari seorang tahanan di Rutan adalah :
  1. Undang-Undang No. 1 tahun 1946 tentang KUHP
  2. Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP
  3. Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
  4. Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
  5. Permen No. 27 tahun 1993 tentang Pelaksanaan KUHAP
  6. Permen No. 58 tahun 1999 tentang syarat-syarat dan Tata cara Pelaksanaan Wewenang, tugas dan Tangung Jawab Perawatan Tahanan
  7. Permenkeh RI No. M.04-UM.01.06 tahun 1983 tanggal 29-121983 tentang tata cara penempatan perawatan tahanan dan tata tertib Rutan
  8. KepmenKeh RI No. M.04-PK.01.03 tahun 1985 tanggal 20-091985 tentang organisasi dan tata cara kerja Rutan
  9. KepmenKeh RI No. M.02.PK.04.10 tahun 1990 tanggal 10 April 1990 Tentang pola pembinaan narapidana dan tahanan

B. Register Daftar-daftar / Formulir Penerimaan Tahanan di Rutan

1. Register A ; Untuk mencatat tahanan dengan penggolongannya, yang terdiri atas :
  • a) Register A 1 untuk tahanan penyidik (Polri)
  • b) Register A 2 untuk tahanan penuntut umum (Jaksa)
  • c) Register A 3 untuk tahanan Hakim Pengadilan Negeri
  • d) Register A 4 untuk tahanan Hakim Pengadilan Tinggi
  • e) Register A 5 untuk tahanan Hakim Mahkamah Agung
2. Register D ; Untuk mencatat barang-barang atau uang yang dibawa tahanan dan dititipkan pada Rutan. Barang-barang yang amat berharga disimpan sebagai barang presiosa dalam tempat yang aman ( misalnya cincin kawin,permata,uang ).

3. Register E ; untuk mencatat tanggal dan hari seorang tahanan dikunjungi/dibesuk, siapa-siapa yang dibesuk, jam berapa dibesuk.

4. Register F ; untuk mencatat kalau ada pelnggaran tata tertib dari seorang tahanan

5. Register G ; untuk mencatat keadaan kesehatan seorang tahanan,jenis penyakit dan disimpan di rumah sakit Rutan.

6. Register H ; untuk mencatat seorang tahanan yang penempatannya diasingkan dari tahanan lain baik untuk kepentingan keamanan,mengidap penyakit menular atau atas permintaan tahanan sendiri.

Disamping register-register tersebut tahanan juga dicatat pada klapper yakni buku yang mencatat semua penghuni Rutan sesuai huruf abjad awal namanya, disamping itu juga ada buku expirasi penahanan mencatat tanggal terakhir penahanan dan kapan diperpanjang atau dibebaskan demi hukum disamping itu juga diadakan daftar sidik jari penahanan yakni sdik jari tengah tangan kiri maupun sepuluh jari yang disebut kartu daktiloskopi.