BERJUANG TANPA LELAH---CIPTAKAN RUANG PASAR TANPA PESAING DAN BIARKAN KOMPETISI TAK LAGI RELEVAN (KIM & MAUBORGNE)"
Tampilkan postingan dengan label Narkoba. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Narkoba. Tampilkan semua postingan

Jumat, 01 Maret 2013

Inilah Akhir Cerita Mafia Narkoba dari Bilik Penjara Nusakambangan


Jakarta - Mafia narkoba beroperasi dari bilik penjara mengedarkan barang haram bernilai puluhan miliar rupiah. Bahkan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (LP) Narkoba Nusakambangan, Marwan Adli, pun terlibat. 

Ini vonis akhir yang dijatuhkan Mahkamah Agung (MA) kepada Marwan cs dalam perkara narkoba yang sama:

1. Kalapas Marwan Adli

Pada 14 Januari 2012, Pengadilan Negeri Cilacap menghukum Marwan selama 13 tahun penjara. Vonis hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut Marwan dengan hukuman 20 tahun penjara. Atas vonis ini, Marwan banding tetapi kandas. Masih tak patah arang, Marwan mengajukan kasasi.

"Menolak kasasi Terdakwa," demikian lansir panitera MA dalam websitenya, Jumat (1/3/2013). 

Perkara dengan nomor register 1085 K/PID.SUS/2012 ini diadili pada 8 Agustus 2012 silam dengan susunan majelis hakim Timur Manurung, Salman Luthan dan Suhadi.

2. Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Pendidikan Lapas, Fob Budiyono

Sempat berkurang hukumannya menjadi 5 tahun, hukuman Fob Budiyono dikembalikan lagi seperti vonis PN Cilacap yaitu 7 tahun penjara di tingkat kasasi. MA menganulir vonis Pengadilan Tinggi Semarang tertanggal 2 April 2012 lalu.

"Mengabulkan kasasi jaksa," demikian lansir panitera MA dalam websitenya, Jumat (1/3/2013).

Duduk selaku majelis hakim Prof Dr Komariah Emong Sapardjaja Dr Andi Samsan Nganro dan Djoko Sarwoko. Perkara nomor 1169 K/PID.SUS/2012 ini diketok pada 14 Agustus 2012 lalu.

3. Terpidana Syafrudin alias Kapten

MA menjatuhkan vonis mati bagi Syafrudin alias Kapten. MA mengubah vonis 20 tahun penjara yang dijatuhkan Pengadilan Negeri (PN) Cilacap dan Pengadilan Tinggi (PT) Semarang menjadi vonis mati.

Vonis ini dijatuhkan oleh majelis hakim Prof Dr Komariah Emong Sapardjaja, Sri Murwahyuni dan Suhadi pada 8 Januari 2013 lalu. Nomor perkara kasasi 2094 K/PID.SUS/2012 ini dengan panitera pengganti Rudi Suparmono.

4. Terpidana Hartoni

Mahkamah Agung (MA) masih memeriksa dan mengadili kasasi Hartoni. Dalam kasus ini, dia bersama Kapten menjadi otak beredarnya barang haram tersebut. Di PN Cilacap, Hartoni divonis 20 tahun penjara dan dikuatkan Pengadilan Tinggi Semarang.

PN Cilacap juga memvonis keluarga yang terseret kasus ini dengan UU Tindak Pidana Pencucian uang. Nama-nama di bawah ini mendapat aliran dana dari bisnis narkotika itu lewat tabungan atas nama mereka:

1. Dhiko Aldila (anak kandung Marwan) dihukum 1,5 tahun penjara

2. Andhika Permana Dirgantara (anak kandung Marwan) dihukum 2,5 tahun

3. Rinal Kornial (cucu Marwan) dihukum 1 tahun penjara

4. Rita Juniati (pembantu Hartoni) dihukum 2,5 tahun penjara

5. May Wulandari (pembantu Hartoni) dihukum 2,5 tahun penjara

Sumber : DETIK

Selasa, 13 Maret 2012

Duh! Tahanan Narkoba Kepergok Pakai Sabu di Rutan Salemba


Jakarta Tahanan Rutan Salemba, Jakarta Pusat, tertangkap menggunakan sabu di sel nya. Selain itu, polisi juga menemukan bong dan sabu sisa dipakai sebesar 0,9 gram.
"Kejadian tadi malam pukul 02.00 WIB, dini hari tadi, mereka menggunakan sabu di dalam sel," kata Kanit Reskrim Polsek Cempaka Putih, AKP Gozali Luhulima, saat ditemui wartawan di Mapolsek Cempaka Putih, Jl Letjend Suprapto, Jakarta, Selasa (13/3/2012).
Kedua tersangka tersebut atas nama Bobi dan Akuang. Mereka merupakan tahanan Polres Jakbar, yang sudah divonis 5 tahun penjara karena terkena kasus narkoba.
"Mereka berdua sudah jalani masa tahanan sekitar 3 tahunan," terangnya.
Kejadian bermula ketika kedua tersangka tersebut sedang menggunakan narkoba di dalam ruang tahanannya. Sipir yang curiga pun mengecek sel mereka. Kedua orang ini pun langsung diciduk oleh sipir dan diserahkan ke Polsek Cempaka Putih.
"Mereka ditangkap oleh dua sipir penjara, yaitu Wisnu dan Hamtari, setelah ditangkap kita geledah ruangannya dan temukan sabu 0,9 gram," papar Gozali.
Gozali menambahkan, kedua tahanan tersebut akan dijerat hukuman yang berbeda, sehingga masa tahanannya akan ditambahkan.
"Mereka terancam pasal 112 KUHP tentang narkoba, setelah menjalani masa tahanan di kasus sebelumnya," imbuhnya.

Sumber : DETIK

Minggu, 11 Maret 2012

8 Pegawai Kemenkumham Kalbar Positif Narkoba




BNNP Kalbar menggelar tes urine mendadak. Staf Kemenkumham tak bisa mengelak.

VIVAnews – Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat membenarkan ada 8 pegawai Kementerian Hukum dan HAM Kalbar yang positif menggunakan narkoba. Hal itu terungkap dari hasil tes urine terhadap seluruh pegawai Kemenkumham Kalbar.

“Rabu 7 Maret 2012 kemarin kami melaksanakan tes urin secara mendadak kepada semua pegawai Kemenkumham Kalbar. Jumlahnya sekitar 35 orang. Dari 35 orang itu ada 8 orang yang positif menggunakan narkotika,” kata Kepala BNNP Kalbar, Brigadir Jenderal (Pol) Sugeng Heryanto, kepada VIVAnews di Pontianak, Minggu 11 Maret 2012.

Namun Sugeng menolak menyebut inisial kedelapan staf Kemenkumham yang menggunakan narkoba itu karena tidak etis. Ia menambahkan, BNNP Kalbar melakukan tes urine tanpa pemberitahuan untuk memberantas peredaran narkoba yang kian marak di tanah air.

Kini, BNNP Kalbar menyerahkan kedelapan nama tersebut kepada Kemenkumham Kalbar. Sugeng berharap Kemenkumham dapat merehabilitasi semua pegawainya yang menggunakan narkoba itu.
Anggi Kusumadewi, Aceng Mukaram (Pontianak)



Senin, 06 Februari 2012

Penghuni Lapas Salemba Miliki 3,2 Gram Sabu


JAKARTA, KOMPAS.com -- Petugas Lembaga Pemasyarakatan Salemba menemukan 3,2 gram sabu yang terdiri dari 2 gram berbentuk kristal dan 1 gram berbentuk bubuk di dalam sebuah kamar tahanan ruang 7 lantai 2 paviliun Saroso Lembaga Pemasyarakatan Salemba, Jakarta Pusat, Jumat (6/1/2012).

Sabu yang hingga kini belum jelas asal-usulnya tersebut ditemukan oleh petugas lapas sekitar pukul 14.00 WIB saat operasi penggeledahan rutin. Barang haram tersebut diakui dimiliki oleh SG (37) alias Asen, warga negara Indonesia yang ditahan oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat atas kepemilikan 7 kilogram sabu sejak 11 November 2011.

Sempat dilakukan tes urin terhadap tersangka yang sudah 3 kali keluar masuk penjara tersebut. Hasilnya, urin Asen positif mengandung metamphetamin.

Menurut keterangan dari Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Taswem Tarib, untuk selanjutnya tersangka akan diserahkan kepada Badan Narkotika Negara (BNN) dengan izin hakim yang mengurus pengadilan terdakwa. "Malam ini kami menyerahkan barang bukti berupa tujuh ponsel beserta sabu seberat 3,2 gram kepada BNN. Masalah tersangka belum bisa kami serahkan ke BNN karena yang bersangkutan titipan hakim, jadi harus ada izin dari pengadilan negeri," tegasnya.

Saabu tersebut disembunyikan Asen di engsel pintu kamar tahanan yang berisi 10 orang narapidana. Berdasarkan pengakuan, sabu tersebut direncanakan untuk dipakai sendiri. Namun petugas tidak percaya begitu saja, pihak lapas berencana akan memeriksa kesembilan tahanan yang lain untuk mencari bukti apakah ada kerjasama antara narapidana dalam keberadaan barang haram tersebut.

Sumber : KOMPAS

Jumat, 27 Februari 2009

Apakah Benar Adanya Uang Tunai Beredar di Lapas Menjadi Sebab Terjadinya Transaksi Narkoba ?

Pelaksanaan Mekanisme Bebas Peredaran Uang (BPU) Dalam Rangka Mencegah Peredaran Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Salemba Jakarta

By. Edward-33


Fenomena peredaran uang di Lembaga Pemasyarakatan secara formal tidak dilarang. Walaupun hal itu tidak secara nyata-nyata diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Hal ini berbeda dengan bunyi Reglemen Penjara pasal 27, yang intinya melarang adanya hubungan keuangan antara penghuni Penjara dengan pegawai. Oleh sebab itulah setiap penghuni diwajibkan menitipkan uang/barangnya melalui Register D. Setiap kebutuhan penghuni terutama untuk menambah sedap-sedapan, di akomodasikan melalui regulasi pengelolaan register ini. Dengan cara dilayani oleh petugas secara kelembagaan, tidak dilayani oleh petugas secara perorangan. Namun walaupun secara formal aturan ini tidak diadopsi oleh peraturan yang sekarang ada, akan tetapi dipercaya, bahwa peredaran uang di dalam Lembaga Pemasyarakatan/Rutan selalu menjadi “biang kerok” terjadinya gangguan keamanan akibat adanya kolusi antara penghuni dengan petugas. Oleh karena itulah peredaran uang di dalam Lembaga Pemasyarakatan/ Rutan, dilarang.

Dalam penelitian ini ada dua pertanyaan penelitian yang hendak dijawab yaitu bagaimana pelaksanaan mekanisme Bebas Peredaran uang (BPU) serta hubungannya untuk mencegah peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Salemba serta kendala dan upaya dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis, Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, sementara lokasi penelitian adalah Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA salemba Jakarta. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pelaksanaan mekanisme Bebas peredaran Uang (BPU) di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Salemba Jakarta terlaksana dengan baik, menggunakan buku tabungan dan kupon BPU. Mekanisme dan program ang dijalankan tertata dengan baik walaupun belum memasukkan unsur teknologi dalam pelaksanaan programnya. Dalam hal pencegahan peredaran narkoba di dalam lapas, mekanisme BPU menunjukkan efektivitasnya, yaitu dengan tidak adanya uang tunai beredar di dalam lapas, maka transaksi narkoba tidak akan terlaksana. Mekanisme Bebas Peredaran Uang tetap memerlukan dukungan semua unsur terkait di dalam lapas khususnya petugas pengamanan lapas.

Pelaksanaan mekanisme Bebas peredaran uang (BPU) di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA salemba Jakarta telah efisien dan efektif mencegah peredaran narkoba di dalam lapas, hal ini didukung oleh organisasi yang relatif masih baru namun demikian tingkat resistensi terhadap kegagalan program masih tinggi. Untuk itu diperlukan komitmen yang tegas dari segenap unsur di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Salemba Jakarta untuk terus menjaga dan melaksanakan program unggulan tersebut. guna mengetahui apakah suatu kebijakan yang telah dikeluarkan itu mencapai sasaran yang sudah ditentukan, maka perlu adanya pemantauan (monitoring). Pemantauan meliputi empat fungsi yaitu eksplanasi, akuntansi, pemeriksaan dan kepatuhan.


English Version :

The phenomenon of money circulation in the correctional facility is not formally prohibited. Although it is not positively regulated in Law No. 12 Year 1995 About Pemasyarakatan. This is different from the sound of prison Reglemen article 27, which essentially prohibits the financial relationship between the prison with the employees. That's why it's required to check each of the money / goods through register D. Each needs to increase, especially the food, carried out through the regulation of this register. With the way the staff served by institutions, not served by an individual officer. However, although a formal rule is not adopted by the regulations that now exist, but trusted that the money in circulation in the penitentiary / Rutan always be "currycomb ringleader" of a disruption due to the security of the collusion between the officials. Because that is the currency in circulation in the penitentiary / Rutan, is prohibited.

In this research, two research questions that would be the mechanism that is how the implementation of free circulation of money (BPU) and related drugs to prevent the circulation in the correctional facility Klas IIA Salemba and constraints and efforts in its implementation.Research methods used are legal research methods with normative juridical approach, Engineering, data collection through the study of literature and field studies, while the location of the research is penitentiary Klas IIA Salemba Jakarta. Based on the results of research they found that the mechanism for the implementation of free circulation Money (BPU) in the penitentiary Klas IIA Salemba Jakarta done well, using the savings and book coupons BPU. The mechanism and the program is running well despite not include elements of technology in the implementation of the program. In the case of the prevention of drug circulation in the correctional facility, the mechanism shows the effectiveness BPU, with the absence of cash circulating in the correctional facility, the transaction will not materialize drugs. Free Money circulation mechanism still need the support of all relevant elements in the correctional facility staff, especially security correctional facility.

Implementation mechanism Free circulation of money (BPU) in the penitentiary Klas IIA Salemba Jakarta has efficiently and effectively prevent the circulation of drugs in the correctional facility. This is supported by organizations that are still relatively new but high resistance against the failure of the program is still high. It is necessary for a firm commitment from all elements in the correctional facility Klas IIA Salemba Jakarta to continue to maintain and implement the program is excellent. in order to determine whether a policy that has been issued for the specified target, the need to monitor the (monitoring). Four functions include monitoring the ecsplanating, accounting, inspection and compliance.