BERJUANG TANPA LELAH---CIPTAKAN RUANG PASAR TANPA PESAING DAN BIARKAN KOMPETISI TAK LAGI RELEVAN (KIM & MAUBORGNE)"
Tampilkan postingan dengan label Denny Indrayana. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Denny Indrayana. Tampilkan semua postingan

Rabu, 20 Februari 2013

Banner Pelayanan dan Pungli


Banner tentang kepuasan pelayanan dan laporan adanya PUNGLI ini wajib dipasang pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan (Rutan, Lapas, Bapas dan Rupbasan) sesuai arahan Wamenkumham pada tanggal 04 Februari 2013.

......ed.....

Senin, 04 Februari 2013

ARAHAN Wakil Menteri Hukum dan HAM Baperjakat 26 Januari 2013


1. Terimakasih kepada Sekjen, selaku ketua, dan seluruh anggota Baperjakat
atas perkenannya melibatkan saya di Baperjakat ini.

2. Meskipun norma Perpres Wamen menegaskan salah satu tugas Wamen
adalah fokus pada Reformasi Birokrasi dan Kepegawaian, serta atas arahan
Menteri agar saya terlibat, tanpa perkenan Pak Sekjen dan seluruh Eselon I,
tentu saya kesulitan berkontribusi, sekali lagi terimakasih.

3. Pada kesempatan sebelumnya, saya memang lebih banyak mengamati dan
melakukan evaluasi. Karena itu adalah kali pertama saya mengikuti
Baperjakat, saya sengaja ingin lebih banyak mendengar. Dari amatan yang
lalu, serta pengalaman terkait persoalan-persoalan kepegawaian, izinkan saya
menyampaikan beberapa masukan sebagai berikut.

4. Persoalan kepegawaian adalah urat nadi organisasi, tidak terkecuali
Kemenkumham. Semuanya, sekali lagi semuanya, meski kita kembalikan
pada prinsip-prinsip dasar:

a. Prinsip meritokrasi.
b. Prinsip reward and punishment.
c. Prinsip tidak boleh ada titipan. Pimpinan, Presiden dan Menteri, tentu
punya diskresi, tetapi tetap sesuai sistem rekrutmen yang adil.
d. Prinsip tidak boleh ada sogokan dan penyimpangan dalam bentuk
apapun.
e. Berbagai prinsip-prinsip lainnya, yang semuanya sudah sama-sama kita
pahami dengan sangat baik, tinggal kita laksanakan secara lebih baik,
secara lebih konsisten.

5. Kemarin Jumat, seluruh Wamen dikumpulkan oleh Wapres. Ditegaskan lagi
peran wamen dalam mendorong reformasi birokrasi, termasuk dalam hal
rekrutmen; promosi dan mutasi; serta pendidikan dan pelatihan pegawai.
Maka, apa yang kita lakukan melalui Baperjakat adalah amanah yang sangat
penting dan terkait dengan amanat Wapres, utamanya reformasi birokrasi
tersebut.

6. Dalam hal reformasi birokrasi, salah satu amanat Presiden adalah, “Hadapi
seluruh tantangan dan laksanakan percepatan. Pindahkan birokrasi kita dari
comfort zone kepada competing zone”. Agar tercipta birokrasi yang lebih
professional, bertanggung jawab, akuntabel dan antikorupsi. Agar birokrasi
menjadi pendorong pembangunan, bukan penghambat pembangunan.

7. Berdasarkan arahan Presiden dan prinsip-prinsip dasar di atas, maka kita telah
melakukan banyak hal. Yang terbaru, dalam hal rekrutmen, kita telah
melakukan rekrutmen CPNS yang bersih dan bebas korupsi. Dalam hal diklat,
kita baru saja memilih peserta Ditsuskim yang juga fair dan adil. Prinsip dasar
utamanya adalah, “Anda lulus bukan karena anak siapa, tapi karena
berapa nilai ujian anda.”

8. Tahun ini kita juga telah menyiapkan pola karir, yang akan menjadi road map
utama seluruh pegawai Kemenkumham. Insya Allah dalam 6-7 bulan ke depan
kita akan menyiapkan dan mensosialisasikan pola karir ini ke seluruh jajaran
kemenkumham di tanah air.

9. Dalam waktu dekat, beriringan dengan pembenahan pola karir, kita terus
melengkapi data kepegawaian kementerian. Menkumham telah mengirimkan
instruksi kepada seluruh Kakanwil agar melengkapi data kepegawaian kita,
dengan deadline hingga akhir Januari ini. Data kepegawaian yang lebih
lengkap tentu penting untuk kita dapat mengambil keputusan yang lebih
obyektif, termasuk dalam promosi dan mutasi.

10. Alat lain yang telah kita siapkan, agar pola promosi dan mutasi lebih baik,
adalah melalui fit and proper test. Maka, dalam waktu dekat kita akan
melakukan pemilihan Irjen melalui pola yang kita siapkan lebih baik.

11. Di samping membuka peluang limited open recruitment, dalam seleksi Irjen ini,
kita juga melibatkan penyelenggara ujian yang lebih independen dan
profesional.

12. Ke depan, pola promosi pejabat Eselon I dan II diarahkan open bidding
bagi seluruh PNS. Kita belum mengarah ke sana. Saat ini kita baru membuka
masukan calon Irjen dari internal, KPK, BPKP dan PPATK, yang kemudian
diuji kemampuan manajerial dan penguasaan materinya oleh Dunamis, untuk
pada akhirnya dipilih Menkumham setelah wawancara dengan beliau.

13. Hari ini tolong disiapkan calon-calon terbaik Irjen dari internal Kemenkumham
untuk bersaing secara fair dengan seluruh calon dari KPK, BPKP dan PPATK
tersebut.

14. Prinsip memilih calon terbaik sudah kita pahami, yang tidak dapat ditawar
adalah – antara lain – integritas, kapasitas, akseptabilitas dan loyalitas.
a. Integritas adalah kriteria utama. Tidak boleh sedikitpun kita memilih
calon dalam posisi apapun, yang moralitas antikorupsinya kita ragukan.
b. Kapasitas tentu saja penting, sebagai pilar dasar penguasaan masalah.
c. Akseptabilitas berkait dengan kemampuan beradaptasi dan
bekerjasama secara tim.
d. Loyalitas bukan berarti ABS, namun kemampuan menjabarkan
kebijakan pimpinan secara efektif, cepat dan tepat.

15. Berdasarkan prinsip memilih calon terbaik itu, mari kita sama-sama mengingat
agar dalam memutuskan promosi dan mutasi kita kembali kepada prinsip dan
norma dasar, antara lain:
a. Perpanjangan pensiun tidak diberikan secara otomatis, tetapi hanya
kepada yang betul-betul berprestasi. Bukan hanya kepentingan individu
bersangkutan yang harus diperhatikan, tetapi juga keperluan institusi,
termasuk kaderisasi, harus dipertimbangkan.
b. Orang yang mendapatkan punishment, apalagi terkait penyimpangan
uang, tidak boleh hanya digeser sebentar. Tetapi harus betul-betul
dicopot dari jabatannya. Yang bersangkutan bisa kembali menjabat jika
betul-betul terbukti membaik dan insaf.
c. Kita harus berpikir dan berpijak bahwa yang kita lakukan adalah
rekrutmen kementerian, bukan hanya unit kerja masing-masing. Maka di
samping mempertimbangkan proporsionalitas wakil unit utama, yang
jauh lebih penting adalah kualitas calon, dari unit manapun yang
bersangkutan berasal.

16. Akhirnya, mari kita bangun sistem rekrutmen; sistem promosi dan mutasi; serta
sistem diklat yang adil, yang obyektif dan yang fair bagi seluruh pegawai.
Yaitu:
a. Sistem yang tidak menyibukkan pegawai melobby pimpinan dengan
membawa CV;
b. Sistem yang tidak menyibukkan pegawai mencari dukungan anggota
DPR, menitipkan pesan dan menekan dalam bentuk apapun, apalagi
memberikan sogokan;
c. Sistem yang hanya menyibukkan pegawai untuk bekerja dan
berprestasi terbaik saja di tenmpatnya masing-masing.
Karena yang menentukan promosi & mutasi pegawai adalah
sistem yang berdasarkan prestasi, BUKAN koneksi.

Allah SWT meridloi ikhtiar perbaikan kita, bagi Kemenkumham yang makin jaya, bagi
Indonesia yang lebih antikorupsi, bagi Indonesia yang lebih baik.
Keep on fighting for the better Indonesia.

Minggu, 25 Maret 2012

(Lagi) Kamar Mewah dan Kantor Asimilasi Fiktif


Minggu ketiga di bulan Maret 2012 ini ada dua berita "HOT" mengenai Lapas/Rutan di Indonesia. Lagi dan lagi tentang fasilitas kamar hunian "MEWAH" yang dinikmati oleh sebagian kecil tahanan/narapidana heboh di dunia maya dan media elektronik. Selanjutnya adalah "isu" yang menyebutkan bahwa kantor asimilasi tempat vokalis Peter Pan; Ariel bekerja adalah fiktif alias "bodong".

(Andhika Gumilang, Gayus Tambunan, Fikar Malik)

(Fasilitas yang dimiliki oleh Fikar Malik di Kamar huniannya)


Berkenaan dengan pemberitaan tersebut Kementerian Hukum dan HAM melalui Wamenkumham menjelaskan bahwa fasilitas tersebut memang ada. Wamenkumham menuding kelebihan kapasitas narapidanalah yang membuat para tahanan berduit gampang menyuap petugas lapas untuk mendapat kenyamanan. Namun demikian Denny menegaskan pihaknya akan terus melakukan pembinaan bekerja sama dengan instnasi lain.

Berita Terkait :


Senin, 12 Maret 2012

Inilah Kelemahan Putusan PTUN Terkait Remisi Koruptor Versi 7 LSM


Ahmad Toriq - detikNews
Senin, 12/03/2012 20:23 WIB

Jakarta Sebanyak tujuh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil menemukan beberapa kelemahan putusan majelis hakim pada kasus gugatan moratorium remisi koruptor. Inilah beberapa kelemahan tersebut versi Koalisi Masyarakat Sipil.
"Kami menemukan beberapa persoalan mendasar pada putusan hakim PTUN yang mengabulkan gugatan aturan pengetatan pembebasan bersyarat untuk koruptor," kata Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Alvon Kurnia Palma.
Alvon menyampaikan hal tersebut dalam acara rilis media Persoalan Putusan PTUN Pengetatan Remisi dan Pembebasan Bersyarat Untuk Koruptor di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jl Diponegoro, Jakarta, Senin (12/3/2012).
Kajian mengenai putusan tersebut dilakukan oleh tujuh LSM yang menamakan dirinya Koalisi Masyarakat Sipil. Ketujuh LSM tersebut terdiri dari Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), Indonesian Legal Rountable (ILR), Transparancy International Indonesia (TII), Indonesian Corruption Watch (ICW), Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum UGM (Pukat UGM), dan Pusat Studi Konstitusi (PUSAKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas.
Pada paparan hasil kajiannya, Koalisi Masyarakat Sipil diwakili oleh Direktur YLBHI Alvon Kurnia Palma, Koordinator MTI Jamil Mubarok, Koordinator Div. Hukum ICW Febri Diansyah, dan Peneliti ILR, Refki Saputra. Beberapa kelemahan putusan hakim menurut Koalisi Masyarakat Sipil diantaranya:
1. Hakim tidak berwenang memeriksa perkara ini karena bukan objek tata usaha negara. SK pembebasan bersyarat dari Kemenkum HAM dinilai belum final dan masih dapat diperbaiki. Sehingga SK tersebut seharusnya tidak dapat diajukan ke PTUN.
2. Hakim tidak cermat dan tidak mampu mengklasifikasikan perbedaan mendasar dari para penggugat. Dari tujuh penggugat, tiga orang diantaranya bisa diklasifikasikan pembebasan bersyaratnya belum dilaksanakan. Karena tanggal pembebasan bersyaratnya sebelum tanggal dikeluarkannya SK pengetatan remisi pada 16 Nopember 2011. Sedangkan empat penggugat lainnya masih belum jatuh tempo pembebasan bersyaratnya. Sehingga seharusnya belum merasa dirugikan dan tidak seharusnya melakukan gugatan.
3. Mengacu pada poin 2, Seharusnya hakim menerbitkan putusan sela dan menyatakan tidak menerima gugatan sebagian penggugat.
4. Hakim salah menerapkan hukum. Hakim menggunakan pasal 24 ayat (1), (4) dan pasal 25 ayat (2) Permenkumham M.01 tahun 2007. Padahal pasal tersebut hanya bisa diterapkan jika pembebasan bersyarat sudah dilakukan, yaitu jika terpidana sudah di luar lapas. Dalam kasus ini pembebasan bersyarat belum dilakukan.
5. Hakim menggunakan aturan lama tanpa menyebutkan perubahan aturan tersebut. Peraturan yang dimaksud adalah Permen Hukum dan HAM No. M.01.PK.04-10 tahun 2007. Padahal Permen tersebut sudah diganti dengan No. M.HH-02.PK.05.06 tahun 2010.
6. Hakim tidak mampu membedakan antara Hak Asasi Manusia (HAM) yang diatur dalam UUD 1945. HAM merupakan hak kodrati dan bukan pemberian siapa-siapa. Sedangkan hak narapidana adalah hak yang diberikan oleh negara.
7. Hakim tidak mempertimbangkan aspek pemberantasan korupsi sebagai salah satu pertimbangan substansial.
8. Hakim mengesampingkan keterangan ahli dengan alasan ada pertentangan antara keterangan ahli dari pihak penggugat dan tergugat.

Sumber : DETIK

Rabu, 07 Maret 2012

Denny Indrayana: Selamat Kepada Yusril Telah Membebaskan Koruptor


Andri Haryanto - detikNews
Kamis, 08/03/2012 07:51 WIB

Jakarta. 7 narapidana korupsi menggugat Surat Keputusan (SK) pengetatan remisi yang diterbitkan Kementerian Hukum dan HAM. Gugatan tersebut nyatanya dimenangkan para penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Bagi Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, pihaknya harus mau menerima pembatalan SK tersebut secara gentlement.

"Saya ucapkan selamat kepada Bapak Yusril Ihza Mahendra yang telah membebaskan koruptor," kata Denny.

Seperti diketahui, 7 penggugat SK tersebut terpidana korupsi. Tiga orang terpidana kasus suap cek pelawat pemilihan Dewan Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS BI), yaitu Ahmad Hafiz Zawawi, Bobby Satrio Hardiwibowo Suhardiman, dan Hengky Baramuli; dua terpidana kasus korupsi PLTU Sampit yaitu Hesti Andi Tjahyanto, dan Agus Widjayanto Legowo; dan dua lainnya terpidana kasus pengadaan alat puskesmas keliling, yaitu Mulyono Subroto, dan Ibrahim.

Ketujuh terpidana kasus korupsi tersebut awalnya mendapat Putusan Bebas (PB) yang dikeluarkan pada 30 Oktober 2011, terhadap 11 orang. Namun PB tersebut tiba-tiba dibatalkan setelah Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas) mengeluarkan pengetatan remisi pada 31 Oktober 2011. Mereka akhirnya melakukan gugatan ke PTUN Jakarta.

Sumber : DETIK

Selasa, 06 Maret 2012

Denny Indrayana Tuding Media di Indonesia tak Berimbang


Selasa, 06 Maret 2012 16:49 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (Wamenkumham), Denny Indrayana 'menyentil' pemberitaan di media massa yang belakangan ini dinilainya tidak berimbang.

Denny mencontohkan dua stasiun televisi swasta yang menyajikan liputan berita sebagai utamanya.

“Tidak mungkin TV One memberitakan kebaikan Partai Nasdem (Nasional Demokrat). Begitu juga Metro TV, tidak mungkin memberitakan kebaikan Partai Golkar,” kata Denny saat menjadi pembicara tunggal dalam acara Diskusi Kebangsaan bertajuk 'Menumbuhkan Kesadaran KAM dan Mewujudkan HAM yang Berkeadilan' di Gedung DPP LDII, Jakarta, Selasa (6/3).

Selain itu, Wamen berusia 39 tahun itu mencibir cara wartawan dalam mewawancara nara sumbernya. Denny mencontohkan, ketika dirinya diberondong pertanyaan oleh puluhan wartawan usai rapat dengan jajaran kementerian yang dipimpinnya. Saat itu, kata Denny, dirinya ditanya terkait isu-isu yang belum ia ketahui. Akibatnya, dirinya mengaku hanya memberikan jawaban normatif dan seadanya.

Tak habis sampai di sana, Denny juga menyinggung soal bentuk berita yang lebih banyak mengarah pada persoalan keburukan instansi pemerintah. Hal tersebut, masih kata Denny, menggiring masyarakat tidak lagi percaya terhadap kinerja pemerintah. “Bad news is good news,” pungkas mantan Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, HAM, dan Pemberantasan KKN itu.

Sumber : REPUBLIKA

Minggu, 12 Februari 2012

Tiga Pejabat di Lingkungan Kemenkumham DKI Jakarta Dicopot

Amir Copot Kakanwil Kemenkum Jakarta Hingga Karutan Cipinang



Jakarta - Kunjungan anggota Komisi III DPR M Nasir ke saudaranya, M Nazaruddin, di luar jam besuk Rutan Cipinang makan korban lagi. Menkum dan HAM mencopot 3 jabatan di lingkungan Kemenkum HAM Provinsi DKI Jakarta.

Amir Syamsuddin di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (12/1/2012), mengatakan pergantian itu merupakan salah satu langkah dari 6 langkah untuk memperbaiki sistem pemasyarakan yang sudah ada.

"Langkah pertama, mengganti Kepala Kantor Wilayah, Kepala Divisi Pemasyarakatan dan Kepala Rutan Cipinang pada Wilayah Kerja Provinsi DKI Jakarta," kata Amir.

Amir menjelaskan, pergantian akan dilakukan melalui fit and proper test dengan memperhatikan integritas dan kapasitas calon yang ada. "Semua dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan reward and punishment yang lebih baik," katanya.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum HAM DKI Jakarta adalah Taswem Tarib, Kepala Pemasyarakatan Haviluddin dan Karutan Cipinang Suharman.

Langkah kedua, lanjut Amir, adalah dengan membangun lapas khusus korupsi yang terpisah dengan napi umum lainnya.

"Langkah ketiga adalah kita optimalkan pemantauan melalui CCTV. Untuk itu CCTV di wilayah DKI dan kota besar lainnya akan ditambah serta langsung disambungkan ke ruang kerja Menkum HAM dan Wamenkum HAM," katanya.

Langkah keempat, dalam waktu 6 bulan ke depan akan ada staf yang sudah menyelesaikan pelatihan khusus yang akan ditugaskan di kawasan Jakarta dan sekitarnya.

"Langkah kelima menjadikan lapas dan rutan di kawasan DKI dan sekitarnya sebagai kawasan bebas pungli dengan konsekuensi sangsi tegas kalau ada penyimpangan," katanya.

Langkah keenam, Amir akan memimpin langsung rapat evaluasi minimal satu bulan sekali terkait pelaksanaan tugas di Pemasyarakatan DKI dan sekitarnya.

Sumber : DETIK
Baca juga :